![](https://malangpagi.com/wp-content/uploads/2024/06/2148C10E-40C9-40B1-BCEA-DA7F79631FC8-1024x576.jpeg)
KAB. MALANG – malangpagi.com
Sebanyak 70 Desa mandiri di Jawa Timur mendapatkan bantuan keuangan khusus, setiap desa masing-masing menerima pendanaan senilai 100 juta Rupiah.
Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (DPMD) merilis, dari 2.800 Desa mandiri hanya terpilih 70 desa dan Bantuan tersebut diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Desa (PDTT) RI No 174 Tahun 2023.
Untuk di Kabupaten Malang, Beberapa Desa mandiri untuk program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga ikut menerima Bantuan Keuangan Khusus (BK) ini. Diantaranya, Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan, Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi dan Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo.
Kepala Dinas DPMD kabupaten Malang, Eko Margianto mengatakan, dari 302 desa mandiri yang ada di Kabupaten Malang, sebagian dipilih langsung Oleh DPMD Provinsi berdasarkan program.
“Syarat untuk mendapatkan bantuan khusus ini desa memang harus berstatus mandiri. Setiap desa dipilih berdasarkan kebutuhan program masing-masing, kemudian yang menetapkan penerima bantuan di tentukan oleh Provinsi,” ujar Eko kepada Malang Pagi, Senin (03/06/2024).
Eko juga menjelaskan bantuan tersebut diperuntukan untuk pengembangan program di desa seperti, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Berdaya, dan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIMPUSPA).
“Bantuannya ini berupa uang, syaratnya harus ada rincian kegiatan yang ditentukan oleh desa sesuai dengan kebutuhannya, DPMD hanya fasilitator tapi kita tetap monitoring pelaksanaan kegiatannya,” jelas Eko.
Eko merincikan bahwa bantuan ini diberikan tiap tahun untuk desa, selanjutnya yang menentukan provinsi. Di tahun sebelumnya, program bantuan diberikan kepada 5 Desa untuk Program BUMDes, kemudian 5 Desa untuk Desa Berdaya dan 5 desa untuk Program JATIMPUSPA, serta setiap program memiliki nominal berbeda.
“Mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi sampai pelaksanaan kita kawal bantuan ini. meskipun ini bentuknya bantuan tetap harus digunakan dengan baik oleh desa dan bisa pertangung jawabakan pengunaanya” tutup Eko. (Dsy/YD)