KOTA MALANG – malangpagi.com
Tim Anggaran Pemerintah Kota Malang (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang telah menyepakati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang sebesar Rp1.179.181 683.130.
“PAD tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp1.000.006.000.000, retribusi daerah sebanyak Rp53.267.985.400. Di samping itu ada dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebanyak Rp28.696.022.152, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp97.211.675.578,” beber juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Amithya Ratnaggani Sirraduhita, dalam Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis (24/11/2022).
Lebih lanjut Amithya juga memaparkan, pendapatan transfer dari hasil pembahasan sebesar Rp1.375.148.050.223, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebanyak Rp7.500.000.000. “Untuk jumlah belanja dari perangkat daerah pagu dari hasil pembahasan mencapai Rp2.811.764.973.353, yang sebelumnya pagu rancangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sebesar Rp2.578.616.351.778. Artinya ada penambahan belanja daerah sebesar Rp233.148.621.575,” terangnya.
Sedangkan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan telah disepakati sebesar Rp249.935.340.000.
Dikatakannya, pergeseran anggaran belanja antarprogram atau kegiatan maupun sub kegiatan dari perangkat daerah, dapat dilakukan berdasarkan alokasi anggaran hasil pembahasan antara TAPD dengan Banggar pada Rancangan APBD 2023.
Baca Juga :
“Penambahan program, kegiatan atau sub kegiatan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menerima anggaran dari Dana Alokasi Khusus Fisik atau Non Fisik, anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur, maupun anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” jelasnya.
Amithya juga menyampaikan beberapa rekomendasi terkait pajak daerah tahun 2023 yang meningkat daripada tahun 2022. “Untuk memenuhi target pajak daerah sebanyak Rp1.000.006.000.000, diperlukan keseriusan dan kesiapan yang matang, melakukan kajian, serta penataan sumber daya manusia yang cakap dan mumpuni,” sarannya.
Di sisi lain, pihaknya mendorong e-Tax harus dilaksanakan secara masif, terutama pada empat sektor pajak. Yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir.
DI tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengapresiasi target PAD Kota Malang tahun 2023. “Yang pertama PAD kita masih potensi. Artinya PAD kita luar biasa di atas 1 triliun,” tutur Made.
“Kemudian kita mendapat dana transferan dari pusat. Yang paling banyak mendapat dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” imbuhnya.
Made mengatakan, trauma akan resesi ternyata tidak terjadi di Kota Malang. “UMKM kita berjalan, kegiatan masyarakat juga, terutama pajak hotel dan restoran luar biasa kenaikannya. Sehingga kami harapkan ini benar-benar menjadi potensi yang bagus di kota malang tahun ke depannya,” ucap politisi asal Bali itu.
Dirinya optimistis, target PAD dapat diraih dan perekonomian Kota Malang akan baik-baik saja. “Terutama di tingkat nasional, supaya tidak sampai terjadi resesi. Dan kami percaya dengan kabinet yang sekarang dipimpin Pak Jokowi. Kami yakin mampu mengendalikan [resesi] itu,” terang Made.
Hal senada disampaikan Walikota Malang Sutiaji. “Tahun ini perjalanan sejarah kita. Dulu 2018 itu 1,8 triliun. Namun sekarang kita targetkan 2,8 triliun. Ada kenaikan 1 triliun. Saya kira itu prestasi,” ujar Sutiaji
“Saya mohon nanti dari teman-teman media untuk mengawal terus. Ini kan asumsi pendapatan kita termasuk tinggi. Maka kami mohon dikawal, jangan ada kebocoran,” lanjutnya.
Sutiaji menilai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga semakin tinggi, dan dirinya berharap ada penguatan. “Bagaimana pengendalian inflasi, bagaimana penekanan kemiskinan dan sebagainya, adalah prioritas kami. Maka dari itu, diharapkan hal tersebut menjadi konsentrasi kami ke depan, plus 2023 ini masalah penanganan banjir yang sudah berbasis buku pintar dapat diminimalisir,” tandasnya. (Har/MAS)
