KOTA MALANG – malangpagi.com
Sejumlah kader DPD Partai Golkar Kota Malang menyegel Kantor DPD Golkar Kota Malang sebagai bentuk penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang dinilai sarat kejanggalan dan intervensi. Aksi tersebut dilakukan sebagai lanjutan dari kekecewaan kader terhadap proses Musda yang disebut tidak sesuai mekanisme dan aturan organisasi.
Sekertaris Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kota Malang, Bambang Agus Suryanyo menuding pelaksanaan Musda dilakukan secara sepihak dan melanggar Juklak-Juknis serta AD/ART Partai Golkar.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Proses Musda dijalankan tidak melalui mekanisme yang benar, tidak ada pleno yang melibatkan sayap, ormas, maupun Pengurus Kelurahan (PK) yang memiliki hak suara,” ujar salah satu perwakilan kader.
Kekecewaan memuncak saat pelaksanaan Musda yang digelar di Kantor DPD Golkar Provinsi Jatim. Para kader mengaku melakukan aksi walkout dalam forum Musda tersebut.
Baca Juga :
“Hampir semua peserta walkout. Dari ormas, sayap, PK, hingga pleno DPD semuanya menolak. Seluruh keputusan Musda merupakan hasil pengondisian dan tidak mencerminkan demokrasi internal partai. Ini adalah pembohongan demokrasi,” tegasnya.
Dalam Musda tersebut, disebutkan bahwa Djoko Prihatin ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Kota Malang. Namun hasil tersebut secara tegas ditolak oleh para kader yang melakukan walkout. Mereka menilai penetapan tersebut merupakan hasil rekayasa dan intervensi kebijakan dari pihak tertentu.
Para kader juga menyoroti kinerja Steering Committee (SC) Musda yang dinilai tidak bekerja secara kolektif. Salah satu anggota SC mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi maupun dilibatkan dalam rapat, termasuk dalam proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon.
“Pendaftaran hanya dibuka selama tiga jam. Ini tidak etis dan terkesan kucing-kucingan. Seharusnya dibuka secara terbuka dan wajar,” ungkapnya.
Sebagai bentuk perlawanan, para kader menyatakan sikap menolak hasil Musda Golkar Kota Malang dan menegaskan akan menyegel kantor DPD Golkar Kota Malang. Mereka juga mewacanakan pelaksanaan Musda tandingan sebagai bentuk pengembalian kedaulatan kader.
“Kami akan mendeklarasikan Musda tandingan dan mengukuhkan Ketua DPD Golkar Kota Malang versi kader di bawah,” jelasnya.
Sementara itu, Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Malang, Agus Sukamto menyatakan sikapnya mengikuti arus mayoritas kader yang melakukan walkout. Ia menilai Musda seharusnya menjadi ajang konsolidasi, bukan justru memicu perpecahan.
“Secara pribadi saya menilai Musda ini abnormal, dari pendaftaran hingga pelaksanaan. Pemaksaan kehendak ini tidak etis dan tidak menghargai kader yang walkout,” ujarnya.
Ia menyebut, sejak awal banyak tahapan Musda yang tidak sesuai aturan, termasuk proses dukungan yang dinilai tidak melalui pleno serta munculnya isu barter kepentingan. Menurutnya, semua kejanggalan tersebut menjadi alasan kuat bagi kader untuk bersikap dan bergerak.
“Kami bergerak karena sejak awal prosesnya sudah tidak normal. Hari ini klimaksnya,” pungkasnya. (YD)
