KOTA MALANG – malangpagi.com
Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sorotan dalam Forum Cangkrukan Pancasila yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Forum tersebut mendorong pemerintah memperluas insentif perpajakan bagi UMKM sebagai bagian dari penerapan konsep Ekonomi Pancasila.
Forum yang berlangsung di NK Cafe, Kecamatan Karangploso, Rabu (5/7/2026), itu menilai pelaku usaha kecil membutuhkan kebijakan yang lebih berpihak agar memiliki ruang yang cukup untuk berkembang sebelum menghadapi beban administrasi dan perpajakan yang lebih kompleks.
Ketua Pelaksana Forum Cangkrukan Pancasila, Djoni Sudjatmoko, mengatakan transformasi menuju Ekonomi Pancasila sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, konsep Ekonomi Pancasila harus mampu menciptakan keseimbangan antara keberpihakan terhadap usaha kecil dan tetap memberikan ruang bagi perusahaan besar untuk berkembang.
Baca Juga :
“Inti dari Ekonomi Pancasila yang kami pahami adalah harus tajam ke atas, kepada perusahaan-perusahaan besar dan penguasa, tetapi mengayomi yang di bawah. Pelaku usaha mikro dan kecil harus benar-benar mendapat perlindungan dan insentif,” kata Djoni.
Ia menilai kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini masih perlu dikaji, terutama bagi pelaku usaha yang mulai memasuki kategori usaha menengah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah batas omzet Rp4,8 miliar. Menurut Djoni, pelaku usaha yang omzetnya telah melewati batas tersebut langsung masuk dalam skema perpajakan umum sehingga menghadapi beban administrasi dan kewajiban pajak yang lebih kompleks.
“Kami mengusulkan agar kemudahan perpajakan bisa diperluas. Jangan baru omzet di atas Rp4,8 miliar sudah dianggap besar. Kalau ingin ekonomi nasional melenting, pelaku usaha harus diberi ruang berkembang lebih dulu,” ujarnya.
Djoni menegaskan, hasil pembahasan Forum Cangkrukan Pancasila akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Presiden.
Bahkan, apabila rekomendasi tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut, pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum melalui judicial review terhadap regulasi yang dinilai belum memberikan keberpihakan optimal kepada UMKM.
Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Kikin, menilai isu penguatan UMKM memiliki posisi strategis. Pasalnya, sebagian besar warga Nahdliyin menggantungkan perekonomian keluarga dari sektor usaha mikro dan kecil.
“Kita banyak warga di level mikro dan kecil. Mereka memang membutuhkan pendampingan, dukungan, dan perlakuan khusus agar usahanya bisa berkembang,” ujar Gus Kikin.
Ia mengatakan PWNU Jawa Timur terus mendorong penguatan ekonomi warga melalui jaringan organisasi hingga tingkat ranting dan anak ranting. Penguatan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pelaku ekonomi.
Gus Kikin berharap forum Cangkrukan Pancasila tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan pelaku UMKM.
Khusus terkait perpajakan, ia berharap pemerintah memberikan keringanan yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“Kalau bisa yang mikro dan kecil itu tidak dibebani pajak. Mereka sudah menanggung banyak beban usaha dan kebutuhan keluarga. Kalau sampai mereka berhenti usaha, justru akan menjadi beban bagi negara,” pungkasnya. (YD)
