KOTA MALANG – malangpagi.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) terkait penyertaan modal bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha, pada Rabu (29/10/2025).
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana menambah penyertaan modal sebesar Rp35 miliar secara bertahap selama lima tahun, mulai 2027 hingga 2031.
Ketua Pansus Penyertaan Modal BPR Tugu Artha, Eko Herdianto, menjelaskan bahwa tambahan modal tersebut bertujuan memperkuat peran BPR Tugu Artha dalam mendukung pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang.
“Kami berharap suntikan modal ini bisa meningkatkan kemampuan BPR Tugu Artha dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang masih kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal,” ujar Eko.
Baca Juga :
Eko menyebut, penambahan modal ini akan dilakukan bertahap dengan rata-rata alokasi Rp7 miliar per tahun, namun tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Tidak harus tiap tahun Rp7 miliar. Kalau misalnya di tahun pertama hanya mampu Rp5 miliar, tidak masalah. Yang penting total selama lima tahun mencapai Rp35 miliar,” jelasnya.
Selain memperkuat struktur permodalan, Eko menilai kebijakan ini juga akan memberi dampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi laba (dividen) yang disetorkan BPR Tugu Artha ke kas daerah.
“Kalau modalnya kuat, kredit bisa lebih luas, nasabah bertambah, dan otomatis laba meningkat. Dari situ kontribusinya ke PAD juga akan lebih besar,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhitta menegaskan bahwa penyertaan modal senilai Rp35 miliar tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang ketat terhadap kinerja BPR.
“Rp35 miliar itu nilai maksimal. Setiap tahapannya akan kami awasi. Kalau kinerjanya belum optimal, tentu akan dievaluasi,” ujar Amithya yang akrab disapa Mia.
Ia menilai langkah ini penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kita harus kreatif mencari sumber PAD baru. Optimalisasi BPR Tugu Artha adalah salah satu langkah strategis untuk itu,” tegasnya.
Selain memperkuat fungsi pembiayaan, Mia juga menekankan pentingnya pemetaan pelaku usaha potensial agar penyaluran kredit benar-benar tepat sasaran.
“Kita perlu tahu siapa saja pelaku usaha yang masih bertahan dan layak dibiayai. Dengan begitu, tambahan modal ini benar-benar memberi dampak pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa penguatan tata kelola dan penyelesaian laporan keuangan menjadi hal krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah tersebut.
“Yang terpenting sekarang, penyelesaian laporan dan tanggung jawab kinerja harus segera dirampungkan. Tidak banyak, tapi penting, karena menyangkut kredibilitas lembaga,” tandas Wahyu. (YD)
