KOTA MALANG – malangpagi.com
Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Malang pada Jumat (9/12/2022) menggelar aksi damai di halaman Balaikota Malang, dalam rangka tabayun kepada Walikota Malang Sutiaji.
Tabayun yang dimaksud adalah untuk meminta klarifikasi atas statemen Walikota belum lama ini yang dimuat di sebuah media. Dalam statemen tersebut, Sutiaji mengimbau Aremania untuk melakukan demo kepada Tuhan melalui doa bersama, terkait upaya menuntut keadilan bagi korban Tragedi Kanjuruhan.
“Kehadiran kami ke sini [Balaikota Malang] dalam rangka tabayun terkait statemen dari Walikota Malang Sutiaji yang multitafsir. Hal tersebut cenderung menyepelekan Aremania dan warga kota Malang pada umumnya, yang hingga detik ini sedang berjuang menuntut keadilan,” ucap Ketua MPC PP Kota Malang, Agus Sunar Dewabrata.
Pasca munculnya statemen yang dilontarkan politisi Partai Demokrat itu, Pemuda Pancasila Kota Malang telah berkomunikasi dan meminta waktu untuk bertemu dengan Walikota. Namun pada saat ormas Pemuda Pancasila datang ke Balaikota, ternyata Sutiaji sedang berada di luar kota, dan menyanggupi untuk bertemu setelah urusannya selesai.
Baca Juga :
“Seharusnya saat ini Walikota Malang melaksanakan komitmennya untuk bertemu kami. Terlebih menyimak aksi Aremania yang turun ke jalan belakangan ini. Sungguh memprihatinkan sekaligus mengenaskan,” kata pria yang akrab disapa Kaji Nanang itu.
“Mereka [Aremania] seolah tidak punya siapa-siapa. Padahal ada eksuktif dan legislatif. Jika tidak kunjung mendapat respons, kami akan turun dengan massa 10 kali lipat dari jumlah yang hadir saat ini,” tegasnya.
Jika aksi damai yang digelar Aremania terus dibiarkan dan tidak diakomodir, Nanang menilai hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Di satu sisi Aremania sedang berjuang menuntut keadilan, tapi di sisi lain masyarakat pun terganggu aktivitasnya.
“Menyikapi persoalan yang terjadi, kehadiran Forkopimda secara konkret sangat diharapkan. Legislatif Malang Raya harus hadir. Temui pemilih kalian di tiap-tiap dapil. Ajak berembuk untuk mendapatkan solusi terbaik bagi semua. Kalau kalian tidak kunjung merespons, kami sebagai masyarakat Malang Raya berjanji tidak akan memilih kalian lagi,” seru Nanang.
Pihaknya pun mengingatkan agar para wakil rakyat untuk tidak menjadi pecundang dan pengecut yang tidak memiliki hati nurani. Nanang juga menyebut, 135 nyawa yang melayang dalam Tragedi Kanjuruhan harus ditanggapi secara serius.
Sementara itu, Ketua Badan Pembelaan Penyuluhan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Malang, Djoko Tritjahjana menuturkan bahwa kedatangan ormas Pemuda Pancasila adalah untuk mengawal Aremania. Kebetulan BPPH PP Kota Malang mendapat amanah sebagai Pendamping Hukum (PH) Aremania Menggugat.
“Kami mengawal Aremania. Mereka semua adalah adik-adik kami, tentunya adalah bagian dari Pemuda Pancasila. Selama ini mereka berjalan sendiri, tanpa ada tuntunan dan pengawalan dari Walikota Malang maupun DPR RI,” terang Djoko.
Melihat kondisi di lapangan, Djoko menegaskan bahwa peran pemangku kekuasaan saat ini sangat dibutuhkan oleh Aremania. Saat Aremania butuh partisipasi dan kepedulian Walikota, ternyata mereka malah ditinggalkan. Dinamika semacam ini menurutnya adalah hal yang sangat memalukan.
“Hingga detik ini PP Kota Malang konsisten mengawal Tragedi Kanjuruhan. Kami berharap ormas-ormas lain juga tergerak. Karena Aremania berjalan sendiri-sendiri, dengan hati nurani mereka, Satu Jiwa! Tidak ada biaya apapun. Semua biaya ditanggung sendiri oleh Aremania,” terangnya.
Menurutnya, pergerakan Aremania harus terus disupport. Apa yang mereka lakukan selama ini merupakan cerminan tidak berfungsinya lembaga pemerintahan yang seharusnya mengawal rakyat. Di samping itu Djoko juga mengaku bangga, bahwa aksi Aremania dalam menuntut keadilan sejauh ini berjalan damai.
Pria yang memilki peran kunci di tim Sekber (Sekretariat Bersama) Aremania Mengugat itu pun mengusulkan, agar Walikota Sutiaji dicoret dari keanggota Pemuda Pancasila Kota Malang. Sutiaji yang duduk di posisi Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP seharusnya punya kewajiban moral dalam mengawal organisasi.
“Kita tidak harus bergandengan dengan pribadi yang tidak punya kepedulian. Ini berlaku bagi siapapun, termasuk anggota dewan. Info kedatangan untuk bertemu Walikota Malang sudah disampaikan sebelumnya. Namun kenyataaan, sekarang beliau tidak mau menemui dan terkean menghindar,” sebut Djoko.
Kritik serupa pun dilayangkan kepada anggota legistaltif. Menurut Djoko, sejak awal Aremania melakukan pergerakan, tak satupun anggota dewan yang menemui ketika berlangsung aksi damai.
“Melihat gambaran tersebut, saat ini sedang terjadi krisis kepemimpinan di Malang yang peduli terhadap rakyat, khususnya Aremania yang sedang berjuang menuntuk keadilan atas musibah yang menewaskan 135 orang,” tutur Djoko.
“Kami akan terus berjuang demi tuntasnya Tragedi Kanjuruhan. Terakhir, kami meminta maaf atas turunnya Aremania ke jalan, dalam menggelar aksi damai” pungkasnya. (DK99/MAS)
