KOTA MALANG – malangpagi.com
Walikota Malang Sutiaji menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki delapan muatan. Hal tersebut Ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (31/10/2022).
Kedelapan muatan yang disebutkan meliputi pendelegasian, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, perizinan berusaha berbasis risiko, Mal Pelayanan Publik (MPP), Komite Percepatan, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang dituangkan dalam 12 bab dan 52 pasal.
Dalam kesempatan tersebut, Sutiaji menuturkan bahwa disusunnya Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan pelayanan dan penyederhanaan proses pelayanan kepada masyarakat.
“Tentunya, dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, bermutu, berdaya guna, serta memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelayanan terpadu satu pintu, yang tertuang dalam delapan muatan yang dimaksud,” bebernya.
Baca Juga :
Pejabat yang hobi bersepeda itu pun mengemukakan, Perda (Peraturan Daerah) Pelayanan Terpadu Satu Pintu nantinya dapat berjalan sesuai harapan dan menguatkan banyak urusan-urusan. Dengan menguatkan aplikasi berbasis IT (Informasi dan Teknologi).
“Kami pakai IT karena di sana ada nilai transparansi dan jelas waktu pengurusannya. Sehingga efektivitas dapat terjaga, dan masyarakat saat mengurus terpantau melalui sistem,” terang Sutiaji.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak banyak mengubah pasal. “Hanya revisi di bawah enam pasal. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada Perda kita yang sudah tidak update,” ungkap Made.
Untuk itu, Badan Legislatif membentuk Pansus yang akan dikerjakan Komisi A, guna melakukan pembahasan sebagai dasar Mal Pelayanan Publik. “Agar imigrasi bisa masuk, Samsat juga, sehingga orang membayar pajak tidak harus datang ke kantor Samsat. Pengurusan SIM juga di MPP, termasuk izin penjualan minol (minuman berakohol),” urai Made.
Pihaknya berharap, MPP akan dikembangkan murni untuk pelayanan publik. “Tidak ada lagi bisnis maupun usaha-usaha di dalamnya,” tutup politisi PDI Perjuangan itu. (Har/MAS)
