KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan tanggal 24 Februari 2024. Mesin politik sudah mulai dipanasi, sehingga perlu ada upaya edukasi untuk menjadikan pesta demokrasi sebagai sesuatu yang menggembirakan bukan ajang untuk menumbuhkan permusuhan bahkan pecah politik. Untuk meminimalisir hal tersebut Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Kota Malang dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Ngalam Media Center mengadakan sosialisasi bertajuk Tahapan Pemilu 2024 dan Ancaman Politik Pecah Belah di Kafe Lupa Lelah, Jalan Ikan Tombro No 27 Kota Malang. Jumat (12/8/2022).
Kegiatan dengan konsep ngopi santai ini dihadiri rekan-rekan media, politikus dan akademisi. Alim Mustofa selaku Ketua Bawaslu Kota Malang menilai bahwa media memiliki peranan penting dalam perhelatan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali tersebut.
“Media adalah pilar demokrasi keempat demokrasi dan sebagai penyangga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Baik buruknya, gaduh tidaknya situasi Pemilu tergantung pula pada peranan media. Saya ingin menitipkan Kota Malang ini kepada media agar tercipta edukasi politik yang smart,” ungkap Alim
Menurutnya, Kota Malang merupakan kota kecil namun padat penduduknya, memiliki perguruan tinggi yang banyak sehingga tidak mengejutkan jika Kota Malang menjadi salah satu bagian dari barometer politik di Indonesia.
Baca Juga :
“Oleh karena itu, bagaimana Kota Malang didesain dan mampu menciptakan Pemilu yang baik, aman dan damai. Penyelenggara dapat bekerja sesuai porsinya, peserta parpol dapat berkompetisi dengan aman dan pemilih dapat menentukan pilihannya dengan nyaman. Saya titip kepada teman-teman media agar dapat mengawal berita yang smart dan mendidik,” pesannya.
Ungkapan senada disampaikan Komisioner KPU Kota Malang, M Toyyib yang menyampaikan jika media memiliki peran penting dalam kancah perpolitikan. “Media bagian dari pilar demokrasi. Tanpa media maka informasi-informasi tidak dapat tersampaikan. Padahal dalam pesta demokrasi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jika media tidak berperan maka peluang pecah belah politik akan mengancam,” bebenya.
“Politik pecah belah memiliki tingkat kerawanan di masa kampanye yang akan dilaksanakan mulai 28 November 2022 hingga Februari 2023. Bagaimana teman-teman media dan penyelenggara Pemilu dapat berpartisipasi dalam memberikan kecerdasan kepada masyarakat,” terang M. Toyyib.
Dirinya menegaskan potensi pecah belah dapat terjadi jika rendahnya partisipasi dan kecerdasan masyarakat. “Tingkat partisipasi harus berbanding lurus dengan kecerdasan masyarakat dan adanya Pemilu juga harus berbanding lurus dengan kebijakan pemimpin yang dipilih dalam proses Pemilu,” terangnya.
“KPU tidak bisa menjalankan Pemilu sendiri tanpa media, KPU tidak dapat memberikan kecerdasan politik kepada masyarakat tanpa ada peran media, stakeholder, pakar dan akademisi,” tambah M. Toyyib.
Begitu pentingnya partisipasi media, maka harus mampu menjadi tameng dan mampu menginformasikan berita yang cerdas dengan diksi-diksi yang santun tanpa menjatuhkan. “Saya berharap partisipasi media dalam mencerdaskan Pemilu dan menjaga keutuhan masyarakat untuk dikuatkan dan dikembangkan,” ucapnya.
Menanggapi peranan penting media, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika meminta kepada pihak KPU dan Bawaslu untuk merangkul dan menggandeng media dalam melakukan sosialisasi guna memberikan edukasi yang cerdas dan mendidik. “Bagaimana kita bisa membangun image Pemilu yang aman dan nyaman, karena pesta demokrasi harus kita sambut dengan kegembiraan. Bukan dengan dengan ketegangan, permusuhan apalagi jika sampai memecah belah persatuan, maka peran media harus kita optimalkan” ujar Made.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Malang ini memandang sesuatu menjadi besar jika media selalu menyoroti. “Namun sebaliknya, sesuatu yang besar tidak berarti apa-apa jika media tidak mempedulikan,” tutur Made.
“Kami berharap kepada teman-teman KPU dan Bawaslu untuk merangkul media dan membangun kerjasama dengan media tanpa persyaratan verifikasi Dewan Pers dan sebagainya. Silahkan pengajuan anggaran diserahkan pada kami sebagai Badan Anggaran,” ujarnya.
Menurut politisi asal Bali ini jika media dirangkul semua, kampanye di Pemilu baik Pilpres, Pileg dan Pilkada akan berjalan kondusif. “Mari jadikan Kota Malang sebagai barometer politik,” ajak Made.
Gayung bersambut, Kepala Dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Ahmad Imron Rozuli yang turut menjadi narasumber memberikan apresiasi terhadap peranan media dalam tahapan Pemilu. “Jadi saya kira, tadi sudah sepakat ada kesepahaman terkait peran serta media. Dan komitmen masalah anggaran ditunggu teman-teman media,” ucap Imron disambut aplaus awak media.
Dirinya melihat ruang-ruang dialog seperti gelaran yang dihelat oleh Ngalam Media Center merupakan embrio dalam menjaga kondusifitas Pemilu yang nantinya akan memberikan edukasi kepada masyarakat secara cerdas dan bijaksana. “Stakeholder” yang sudah berkumpul ini menjadi bagian penting untuk kemudian menjaga demokrasi ke depan yang mengutamakan partisipasi dan menegakkan pilar demokrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko berpendapat bahwa Pemilu bukanlah tujuan namun proses dalam demokrasi. “Tujuan utamanya tentu kesejahteraan masyarakatnya yang diperoleh dari kebijakan pemimpin terpilih,” jelas Bung Edi sapaan karib Wawali.
Untuk itu, politisi Partai Golkar ini mengimbau agar integritas dikuatkan. Pasalnya menurut pejabat asli Arek Malang ini integritas merupakan satu tindakan yang selaras antara hati, perkataan dan perbuatan. “Jika integritas dan aturan dijunjung tinggi, maka kondusifitas Pemilu dapat tercapai,” tutur Bung Edi.
Optimitis akan keamanan di Kota Malang disampaikan oleh Kasat Intelkam Polresta Malang Kota, Kompol Afner Nixon Bernadus Pangaribuan yang mengatakan jika tingkat kendusifitas Kota Malang berada di angka 59, 90 persen yang berarti Kota Malang berada di warna hijau atau zona aman. “Kami berharap warna hijau ini akan tetap bertahan hingga waktunya tiba (Pemilu-red). Kami siap mendukung Bawaslu dalam pengawasan Pemilu,” ujarnya.
Dikatakannya, Kota Malang adalah miniatur Indonesia. Perbedaan ada di Kota Malang dan politik identitas juga ada namun pihaknya akan terus berkomitmen dan berkoordinasi melakukan upaya-upaya kongkrit demi kemajuan, keamanan dan kenyamanan Kita Malang. (Har/YD)
