KOTA MALANG – malangpagi.com
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan rendah karbon.
Komitmen itu disampaikan saat menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Sejalan dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, keikutsertaan kepala daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Upaya ini mencakup penguatan tata kelola serta kolaborasi dalam mengurangi emisi.
Baca Juga :
Merespons hal tersebut, Wahyu menyatakan Pemkot Malang siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui berbagai program pelestarian lingkungan. Komitmen itu, menurutnya, selaras dengan program Dasa Bakti Kota Malang, yakni Ngalam Seger dan Ngalam Rijik.
“Ngalam Seger dan Ngalam Rijik menjadi bagian dari komitmen Kota Malang untuk mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca dan mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan tetap memperhatikan lingkungan,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, Pemkot Malang telah menjalankan sejumlah langkah untuk mendukung pengurangan emisi, di antaranya melalui pengelolaan sampah berkelanjutan dan penyusunan inventarisasi gas rumah kaca.
Dalam pengelolaan sampah, upaya pengurangan emisi dilakukan melalui penanganan sampah di TPA Supit Urang serta pengurangan sampah dari sumbernya melalui keberadaan TPS 3R dan bank sampah.
Selain itu, inventarisasi gas rumah kaca dilakukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber emisi yang ada di Kota Malang. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun langkah pengendalian dan menentukan upaya pengurangan emisi secara lebih terarah.
“Berbagai upaya ini akan terus kami perkuat dan sinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Sebagai informasi, bimbingan teknis tersebut diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah Sumatera dan Jawa dengan didampingi perangkat daerah terkait.
Sejumlah materi yang dibahas meliputi tata kelola Nilai Ekonomi Karbon, kebijakan pengendalian perubahan iklim, rencana operasional Zero Waste Zero Emission, serta inventarisasi gas rumah kaca dan Sistem Registri. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim. (YD)
