KOTA MALANG – malangpagi.com
Rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Kebijakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara tersebut justru dikhawatirkan menjadi bumerang apabila mendorong masyarakat beralih ke produk rokok tanpa pita cukai.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D., menilai kenaikan tarif cukai tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan negara.
Menurutnya, kenaikan harga rokok akibat beban cukai yang semakin tinggi dapat memicu fenomena downtrading. Kondisi ini membuat konsumen, terutama kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah, beralih mencari produk dengan harga lebih murah, termasuk rokok ilegal.
“Kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada, dan bahkan bisa cukup besar,” ungkap Wahyudi, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga :
Melihat potensi tersebut di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian, Wahyudi menilai moratorium atau penundaan kenaikan tarif CHT menjadi langkah penting untuk dipertimbangkan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan moratorium dapat memberikan ruang bagi pelaku industri hasil tembakau untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur.
Terlebih, industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan perusahaan hingga memicu pengurangan jumlah pekerja.
“Industri rokok di Indonesia merupakan industri padat karya. Jika tarif cukai semakin tinggi, ada risiko pengurangan tenaga kerja. Dampaknya bukan hanya pada industri, tetapi juga pada perekonomian secara lebih luas,” jelasnya.
Wahyudi juga menyarankan agar pemerintah memberikan waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan strategi pasar tanpa terus dibebani kenaikan tarif cukai.
Bahkan, ia berharap moratorium kenaikan CHT dapat diperpanjang hingga sekitar dua tahun apabila kondisi perekonomian nasional belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, moratorium kenaikan cukai merupakan langkah yang bagus. Saya berharap moratorium ini bisa ditambah sekitar dua tahun lagi jika kondisi perekonomian masih seperti sekarang,” tambahnya.
Di sisi lain, Wahyudi mendorong pemerintah mengubah strategi optimalisasi penerimaan negara. Menurutnya, peningkatan pendapatan dari sektor cukai tidak seharusnya hanya bertumpu pada kenaikan tarif terhadap industri yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan cukainya.
Pemerintah justru perlu memperkuat pengawasan serta penegakan hukum untuk menekan peredaran rokok ilegal yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
“Dengan langkah ini, industri yang telah patuh dan memenuhi kewajibannya kepada negara dapat menjalankan roda usahanya secara lebih adil, dan ancaman kebocoran pendapatan negara dapat ditekan seoptimal mungkin,” pungkas Wahyudi. (YD)
