
MALANG – malangpagi.com
Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul masih ditemukannya sejumlah kasus keracunan makanan. Penguatan pengawasan hingga penindakan terhadap dapur bermasalah menjadi langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, perbaikan dilakukan mulai dari sertifikasi dapur, pengawasan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisir risiko yang muncul dalam pelaksanaan MBG sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Hal itu disampaikan Sudaryono usai menghadiri acara Munajat Kebangsaan di Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Jalan KH Moh Said, Sukoharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11).
Sudaryono tidak menampik bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya kasus dugaan keracunan yang menimpa 35 pelajar di Kota Malang beberapa hari lalu setelah mengonsumsi makanan dari salah satu dapur MBG.
Menurutnya, kejadian tersebut diduga dipicu adanya prosedur pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
“Kami minta maaf atas kejadian tersebut dan mungkin kejadian lain. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar MBG ini nantinya tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaannya. Kami pun tidak segan-segan untuk memberi sanksi hingga menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG yang bermasalah,” ungkapnya.
BGN, lanjut Sudaryono, juga telah menjalankan program MBG 2.0 sebagai upaya pembenahan pelaksanaan program. Terdapat tiga fokus utama dalam program tersebut, yakni memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan respons terhadap pengaduan, serta memastikan pertanggungjawaban anggaran dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Upaya tersebut diklaim mulai menunjukkan dampak terhadap penurunan berbagai persoalan yang muncul dari dapur MBG. BGN bahkan telah menutup sekitar 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Penutupan dilakukan karena sejumlah faktor, mulai dari pelanggaran dalam pelaksanaan program hingga distribusi makanan yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Sampai saat ini ada sekitar 3.000 SPPG MBG yang kami tutup karena berbagai hal. Tidak hanya karena melakukan kesalahan, tapi juga ada yang kurang tepat penyalurannya,” urainya.
BGN berharap berbagai evaluasi dan penindakan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
“Dengan pengawasan yang lebih ketat, program pemenuhan gizi ini diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi masa depan yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya. (YD)












