KOTA MALANG – malangpagi.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mempertanyakan sejumlah realisasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2023 yang belum mencapai target dalam Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023, di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (31/5/2024).
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah menyampaikan bahwa realisasi APBD yang tidak mencapai target menjadi persoalan dalam Pemerintah Kota Malang.
Rimzah merincikan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang 2023 hanya tercapai 79 persen atau sekitar Rp 792 milyar dari target Rp 1,2 triliun. “Jadi masih ada kekurangan yang itu juga dipertanyakan fraksi fraksi DPRD Kota Malang,” paparnya.
Selanjutnya, realisasi Belanja Daerah APBD Kota Malang 2023 hanya terserap 91 persen atau Rp 2,59 triliun dari target penganggaran mencapai Rp 2,8 triliun. Menurutnya, hal ini menimbulkan sisa anggaran (SILPA) APBD 2023 mencapai hingga Rp 199 milyar.
Baca Juga :
Lalu, dikatakan Rimzah, realisasi Belanja Pegawai terserap 89 persen atau sekitar Rp 834 milyar dari target penganggaran sekitar Rp 935 milyar. Berbagai pencapaian realisasi anggaran APBD yang tak sesuai target itu menurutnya menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan Pemkot Malang setiap tahun.
“Maka kami selalu mendorong terkait realisasi anggaran itu kedepan jangan sampai dibawah 80 persen,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan jawaban atas capaian realisasi anggaran yang dipertanyakan fraksi fraksi DPRD Kota Malang pada rapat paripurna selanjutnya.
“Pada dasarnya saya sudah sampaikan dalam laporan tertanggungjawbaan APBD 2023. Alasan tak tercapai, karena ini terkait dengan adanya regulasi baru yang harus dijadikan patokan. Namun nanti akan kami jawab detailnya dalam rapat paripurna selanjutnya,” jelas Wahyu Hidayat.
Di sisi lain, Wahyu menyampaikan bahwa SILPA APBD 2023 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, yakni dari SIPLA APBD 2022 sekitar Rp 460 milyar menjadi Rp 199 milyar pada 2023.
“Nanti di tahun 2025, tentu kami akan berusaha memperbesar terkait pencapaian realisasi maupun target yang ditetapkan,” pungkasnya. (YD)
