KOTA MALANG – malangpagi.com
Guna mewujudkan Malang Smart City, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mendorong Pemerintah Kota Malang untuk menerapkan digitalisasi perpustakaan. Hal tersebut diutarakan politisi PDI Perjuangan tersebut usai Rapat Paripurna, beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Kota Malang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Selasa (13/12/2022)
“Digitalisasi itu hal utama untuk menarik minat baca generasi muda. Generasi milenial sudah tidak tertarik dengan membaca secara konvensional. Dengan adanya digitalisasi ini, di manapun, ke manapun, mereka dapat mengakses,” ungkapnya
Made menyebut, dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tertuang mengenai penganggaran sebagai implementasi perwujudan digitalisasi. Penganggaran tersebut akan langsung diturunkan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai dinas pengampu.
“Penganggaran ke Dinas Perpustakaan bukan RT/RW. Penyelenggaranya bisa melalui Diskominfo. Jika langsung ke RT/RW itu tidak bisa, sebab sebagai eksekusi anggaran adalah dinas terkait. Apabila ditaruh di RT/RW, Kelurahan nanti jadinya salah. Mereka adalah penikmat manfaat,” papar Made.
Baca Juga :
Dirinya mengimbau agar saat sistem beralih ke digitalisasi, Dinas Perpustakaan diharapkan aktif turun dan mensosialisasikan ke masyarakat. “Diharapkan dengan adanya digitalisasi ini, Dinas Perpustakaan dapat turun hingga tingkat RT/RW. Jangan seperti toko yang hanya menunggu pengunjung datang,” seloroh pria asal Bali itu.
Sepakat dengan itu, Walikota Malang Sutiaji berjanji mendukung penyelenggaraan perpustakaan menuju digitalisasi. Pihaknya berjanji akan akan menambah infrastruktur, seperti wifi gratis dan penambahan kuota digital perpustakaan. “Saat ini sudah dunia digital. Perpustakaan akan kami monitor dan kuatkan. Terus buku-buku yang sudah ada nanti akan kami tambah dan perbarui seperti masukan fraksi,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sutiaji menyinggung tingkat literasi di Indonesia yang saat ini berada di urutan 62 dari 70 negara. Hal ini menjadi perhatian penting untuk meningkatkan literasi agar terhindar dari sebaran hoaks. “Membaca adalah kebutuhan. Maka perpustakaan nanti kami update,” tutur orang nomor satu di Kota Malang itu.
Sementara, Fraksi PDI-Perjuangan yang diwakili Lea Mahdarina mendesak penyelenggaraan perpustakaan secara penataan, konsep, dan implementasinya harus dapat menggandeng konseptor muda. “Kerjasama dengan institusi pendidikan seperti sekolah dan kampus, serta harus mampu bermetamorfosa, bukan semata sebagai tempat membaca saja. Namun juga sebagai tempat mengembangkan ide dan kreativitas literasi, yang mampu meningkatkan kualitas intelektual masyarakat Kota Malang,” sarannya.
Pengembangan perpustakaan tersebut, menurut Lea, harus berbasis distributif dan tidak terpusat di tengah kota. Di RT/RW juga harus didirikan perpustakaan mini. Sehingga anak-anak sekolah yang berada di perkampungan pun dapat mengaksesnya.
Lebih lanjut, Hartatik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan. perpustakaan merupakan agent of change dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu juga berperan sebagai penghubung masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
“Untuk itu, Fraksi PKB meminta penjelasan terkait kesiapan, strategi ataupun target yang akan dilakukan Pemerintah Kota Malang, sehingga perpustakaan hadir dan bermanfaat bagi masyarakat,” sebutnya.
Hartatik juga menanyakan skema yang akan diterapkan, agar minat baca masyarakat meningkay di era serba digital ini. Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya konsep perpustakaan yang ideal, menarik, dan menginspirasi.
Kemudian, pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Rokhmad menuntut Pemerintah Kota Malang untuk menyusun pengembangan dan adaptasi perpustakaan digital, terutama dalam menyongsong modernisasi dan pengembangan IPTEK serta perubahan perilaku dan karakteristik Society 5.0. “Untuk mendukung digitalisasi perpustakaan, maka kami mendorong Pemkot Malang untuk memberikan infrastruktur yang memadai,” ucapnya.
Pun demikian yang disampaikan Randy Gaung Kumaraning dari Partai Gerindra. Dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan daerah harus menyelenggarakan kegiatan penerapan teknologi informasi teknologi di perpustakaan. “Dimulai dari pengembangan informasi kegiatan rutin perpustakaan. Seperti pengadaan katalog online sampai dengan kegiatan sirkulasi dan akses tema balik informasi,” terang Randy.
Fraksi Golkar juga meminta kepada Pemerintah Kota Malang untuk melakukan inovasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan, sebagai upaya pengembangan perpustakaan melalui peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi.
Rekomendasi juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia (Partai Demokrat, PAN, Partai Perindo, Nasdem, dan PSI), yang memandang bahwa keberadaan perpustakaan digital harus digalakkan, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Keberadaan smartphone mereduksi minat baca masyarakat. Untuk itu Fraksi Damai Demokrasi Indonesia meminta penjelasan kepada Pemerintah Kota Malang, program apa yang telah digalakkan agar masyarakat gemar membaca di tengah gempuran media sosial?,” tandasnya. (Har/MAS)
