SURABAYA – malangpagi.com
Kota Malang kembali meraih prestasi yang membanggakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berupa penghargaan sebagai Peringkat Pertama kategori Pemerintah Kota/Kabupaten dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa kepada pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) melalui program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online).
Walikota Malang, Sutiaji hadir untuk menerima secara langsung penghargaan yang diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (22/11/2021).
“Kota Malang terpilih menerima penghargaan Jatim Bejo ini, lantaran telah tergabung dan melakukan transaksi Jatim Bejo, dan hingga 31 Agustus 2021 telah melakukan transaksi Jatim Bejo sebanyak Rp2.959.536.672,” jelas Sutiaji.
Menurutnya, apresiasi dari Pemprov Jatim menjadi pompa semangat untuk menguatkan komitmen dan meningkatkan peran UMKM. “Penghargaan ini juga menjadi komitmen perangkat daerah Kabupaten/Kota, terkait konsistensi menggunakan aplikasi Jatim Bejo dalam belanja barang dan jasa, untuk kebutuhan instansi Pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel,” paparnya.
Orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu mengatakan, manifestasi yang telah dicapai merupakan kinerja banyak pihak. Salah satunya dari jajaran Pemerintah Kota Malang, melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
“Tak lupa, apresiasi positif kami sampaikan kepada jajaran Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta seluruh pihak yang terlibat dalam sinergi bersama. Ke depan, prestasi ini harus ditingkatkan,” pesan Sutiaji.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin UMKM menemukan ruang market access yang lebih luas.
“Pak Presiden ingin UMKM kita menemukan ruang market access yang lebih besar. APBD baik provinsi, kabupaten, maupun kota dapat diakses oleh UMKM secara terbuka melalui e-katalog dan toko daring,” ungkap Khofifah, dikutip dari Jatim Newsroom.
Dirinya menyampaikan, proses perluasan jangkauan guna menyerap produk-produk usaha mikro harus terus dilakukan. “Saya yakin belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih besar dari yang tadi ditampilkan. Terima kasih kepada daerah yang turut andil membangun transparasi dan akuntabilitas di antara kita,” ucap Khofifah.
Ia pun berharap pengusaha mikro memiliki badan hukum. Sebab jika tidak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak berani membeli produk tersebut, dan beralih ke pengepul. “Andai itu [badan hukum] dapat diakses oleh pelaku usaha mikro, maka profit yang diterima akan lebih utuh,” pungkas Khofifah. (Har/MAS)
