KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemkot Malang bakal renovasi rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun Anggaran (TA) 2026. Rencana tersebut telah tercantum dalam rancangan APBD Kota Malang tahun 2026 dan dipersiapkan sebagai upaya perbaikan fasilitas yang sudah lama tidak ditingkatkan.
Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengungkapkan bahwa kondisi kedua bangunan tersebut memang membutuhkan renovasi. Untuk rumah dinas Wakil Wali Kota, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar.
“Renovasi memang sudah mendesak. Bangunannya sudah lama sekali tidak diperbaiki,” ujar Dandung, Kamis (27/11/2025).
Ia menuturkan bahwa renovasi tidak dilakukan secara total, melainkan fokus pada penataan ruang, perbaikan bagian bangunan, serta penggantian sejumlah komponen yang sudah tidak layak.
Baca Juga :
“Porsi terbesar anggaran digunakan untuk perbaikan fisik bangunan, bukan untuk pengadaan furnitur. Struktur bangunan juga tetap satu lantai, tidak ada penambahan tingkat,” jelasnya.
Dandung menyebut, rumah dinas Wakil Wali Kota terakhir kali direnovasi lebih dari sepuluh tahun lalu. Ia menegaskan bahwa anggaran renovasi tersebut bukan hibah, melainkan belanja pemerintah yang ditujukan untuk fasilitas pelayanan.
“Itu belanja yang diserahkan kepada masyarakat atau instansi, jadi bukan hibah,” tegasnya.
Sementara itu, untuk rumah dinas Wali Kota Malang, Pemkot menyiapkan anggaran Rp400 juta, yang diprioritaskan untuk perbaikan atap.
“Usuk dan gentengnya sudah lama tidak dirawat. Renovasi dijadwalkan berlangsung pada musim kemarau 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin membenarkan bahwa rumah dinasnya membutuhkan pembenahan, terutama pada area penerimaan tamu yang selama ini dianggap kurang representatif.
“Ruang pertemuan yang satu jalur dengan kamar utama sering membuat tamu merasa sungkan. Desainnya memang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Ia berharap renovasi ini dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus mendukung fungsi rumah dinas sebagai tempat tinggal, ruang kerja, dan lokasi pelayanan masyarakat.
“Kalau dilihat dari kebutuhan, memang area untuk menerima tamu belum terakomodasi dengan baik,” pungkasnya. (YD)
