
KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus menggalakkan program Pasar Murah guna mempercepat distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mrnyampaikan bahwa distribusi beras SPHP masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya proses pencairan yang tidak mudah serta keterbatasan akses masyarakat. Padahal, lanjutnya, beras SPHP dijual dengan harga lebih terjangkau, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
“Intinya bagaimana kita menyediakan logistik dengan harga yang terjangkau. Jadi SPHP, kategori beras untuk stabilisasi pangan. Ini murah, kualitasnya bagus, tapi susah dijangkau,” ujar Khofifah, saat meninjau pasar murah di Kebonsari, Sukun, Kota Malang, Rabu (27/8/2025).
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemprov Jatim menggandeng Kodim dan Polres setempat dalam menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Blitar, Tulungagung, Kediri, hingga Kota Malang. Dengan kolaborasi ini, distribusi beras diharapkan lebih efektif dan bisa dijangkau masyarakat luas.
Khofifah menjelaskan, saat ini realisasi distribusi beras SPHP baru mencapai 6,17 persen dari total target 173 ribu ton. Keterlambatan ini disebutnya menjadi salah satu faktor pemicu lonjakan harga beras di pasaran.
“Dua hari lalu, Bapanas mengeluarkan SK HET. HET beras medium dinaikkan dari Rp12.500 ke Rp13.500. Bisa dibayangkan kalau kemudian terjadi lonjakan harga beras di pasar. Maka cara-cara seperti ini (pasar murah) yang akan kita maksimalkan supaya masyarakat tetap bisa menjangkau kebutuhan pangan,” tegasnya.
Khofifah menerangkan, kendala utama dalam pencairan beras SPHP berasal dari sistem aplikasi Klik SPHP, yang membutuhkan verifikasi dari Bapanas sebelum Bulog dapat mendistribusikannya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang sudah mendaftar terkadang harus menunggu lama.
“Stok beras sebenarnya berlimpah. Tetapi aplikasi ini harus terverifikasi oleh Bapanas. Bulog tidak sendirian, sehingga ada kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan, misalnya beras SPHP dioplos. Namun, kehati-hatian ini juga membuat distribusi agak tersendat,” pungkasnya.
Dengan digelarnya Pasar Murah di berbagai daerah, Pemprov Jatim berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan beras dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menekan gejolak harga di pasaran. (Dik/YD)