SAMPANG – malangpagi.com
Sabar. Mungkin itulah kata yang tepat bagi para relawan Satuan Tugas (Satgas) penanganan pasien Covid-19 di Kabupaten Sampang yang menantikan uang transport yang tak kunjung cair hingga saat ini.
Satgas yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Satpol PP, tenaga medis, anggota BPBD, dan relawan lainnya hingga saat ini masih mengandalkan uang pribadi dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19.
Mulai untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan, juga kebutuhan lainnya, mereka rogoh dari kocek sendiri. Meski begitu, tidak satu hari pun para relawan lalai terhadap pekerjaannya. Meskipun tugas mereka tidaklah mudah, bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berpotensi terpapar virus korona.
Ditambah lagi kondisi posko yang ada masih jauh dari layak. Hanya terdapat beberapa meja dan buku catatan. Sedangkan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan pun sangat minim jumlahnya. Tempat untuk petugas beristirahat pun hanya tikar yang dihampar.
Menurut salah satu relawan yang enggan menyebutkan namanya, risiko yang mereka hadapi saat menangani pasien Covid-19 tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima. Ia mengeluhkan kelambatan pemerintah dalam membayar uang bantuan transport yang sudah dijanjikan.
“Sejak Februari, bantuan transport yang dijanjikan pemerintah tak kunjung cair. Kami sangat kecewa. Padahal itu hak kami, tapi kok malah kami ditelantarkan,” ucap relawan tersebut diamini rekan lainnya.
Para relawan mengaku, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan uang transportasi menuju lokasi posko, mereka bahkan terpaksa harus mengutang.
“Sudah hampir tiga bulan belum cair. Sementara kami di sini meskipun hari libur tetap bekerja di posko. Tidak ada libur bagi kami. Jadi, setiap hari kami harus mengeluarkan biaya transportasi menuju lokasi tugas,” ujarnya.
Ia berharap bantuan transportasi yang dijanjikan dapat direalisasikan secepatnya. Mengingat kebutuhan sehari-hari kian mendesak. Apalagi menjelang lebaran.
Di tempat terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Asroni membenarkan jika uang pengganti ongkos transportasi relawan posko Covid-19 belum dicairkan. Menurutnya, sejak awal Februari 2021, kegiatan posko tidak bisa lagi dianggarkan melalui biaya tidak tetap (BTT).
“Ada kendala di administrasi. Karena sejak Februari lalu tidak bisa dianggarkan melalui BTT lagi. Harus dialihkan melalui kegiatan. Jadi kita sedang buat pelaporannya. Sungguh tidak ada niatan kami untuk nahan,” ujar Asroni, Rabu (5/5/2021).
Keterlambatan pembayaran bantuan transport relawan, lanjut Asroni, disebabkan banyak faktor. Seperti rasionalisasi anggaran dan lain-lain. Karena itu, mereka mengikuti petunjuk dari pemerintah daerah sesuai dengan kondisi keuangan saat ini.
“Konsekuensinya, kalau dialihkan melalui kegiatan maka harus dipindah kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di kegiatan satu tahun. Karena ada refocusing, jadi harus menunggu persetujuan eksekutif dan legislatif. Jadi keterlambatannya di situ,” ungkapnya
Jika melihat porsi anggaran saat ini, maka anggaran untuk pembayaran bantuan transport relawan posko Covid-19 harus mengikuti DPA. Terkait hal itu, pihaknya sudah mengajukan ke bagian keuangan. Dan saat ini masih dilakukan revisi perubahan.
“Semua masih dalam proses. Pengajuan pembayaran masih kita proses. Tetapi tidak bisa dibayarkan langsung sekaligus atau dirapel. Karena kalau kegiatan, SPJ-nya harus rampung dulu. Beda dengan BTT,” urai Asroni.
Saat ditanya adanya informasi bahwa jajaran kepolisian Polres Sampang menarik diri dari Satgas Covid-19, Asroni membenarkan hal tersebut. Tetapi menurutnya, hal tersebut terjadi karena ada miskomunikasi antara pihak pemerintah dan Polres Sampang.
“Hanya miskomunikasi saja kok. Itu karena keterlambatan bantuan transportasi. Sudah kami sampaikan ke Kapolres melalui Kabag Ops. Saat ini masih tetap terlibat di keposkoan,” tandasnya.
Reporter : Widodo
Editor : MA Setiawan
