KOTA MALANG – malangpagi.com
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Hal ini akan berimbas terhadap sejumlah pekerjaan, salah satunya perbaikan jalan.
Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto mengatakan bahwa ada dua pengurangan alokasi anggaran, yakni untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Untuk DAK, khususnya infrastruktur terpangkas Rp25 milyar. Sedangkan DAU, bidang jalan terpangkas Rp13 milyar.
“Semuanya terkait dengan pembangunan jalan. Kebijakan efisiensi ini mengikuti Instruksi Presiden (Inpres Nomor 1 Tahun 2025),” ujar Dandung, Minggu (16/2/2025).
Baca Juga :
Beberapa proyek harus dikorbankan akibat mengikuti kebijakan efisiensi anggaran ini. Salah satu proyek yang harus berkurang, yakni soal perbaikan jalan.
Ada beberapa rencana perbaikan jalan yang harus dievaluasi kembali, seperti perbaikan di Jalan Simpang LA Sucipto, Jalan Rajasa, Jalan Raya Pasar Induk Gadang dan Jalan Gadang Bumiayu.
Meski begitu, Dandung memastikan perbaikan jalan rusak parah dan bergelombang tetap menjadi prioritas. Dikatakannya, Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran isidentil dari APBD 2025 untuk menangani kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan mendesak.
“Jika memang ada perubahan alokasi anggaran, kita harus melihat prioritasnya. Jangan sampai hanya sebagian ruas jalan yang diperbaiki, karena pengerjaan harus tuntas, bukan setengah-setengah,” jelasnya.
Terpisah, Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan menyebut, pengurangan anggaran transfer ke Kota Malang mencapai Rp37,49 miliar dan seluruhnya dialokasikan ke DPUPRPKP Kota Malang.
“Seluruhnya ada di DPUPRPKP. Pemangkasan ini mencakup DAU dan DAK,” tuturnya. (Rz/MP)
