KOTA MALANG – malangpagi.com
Banjir catatan dan sorotan dalam Rapat Paripurna pada Senin (18/7/2022), yang beragendakan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2023, dijawab oleh Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko pada Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (20/07/2022).
Bung Edi, sapaan Wawali, menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan tentang angka kemiskinan yang meningkat sebesar 1,86 persen dibandingkan 2020. Disebutkan bahwa angka penduduk miskin di Kota Malang mencapai 40,62 ribu jiwa, atau sekitar 4,62 persen dari total penduduk Kota Malang.
Wawali menegaskan, angka kemiskinan meningkat akibat dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan pendapatan masyarakat mengalami penurunan, terutama yang bekerja di sektor informal.
Selanjutnya, Bung Edi menjawab catatan tentang Kota Malang
yang sebenarnya sangat berpotensi menjadi perkotaan modernis dan ecopolis. Akan tetapi, dalam beberapa tahun ini justru pembangunan jauh dari konsep suistanable development berbasis lingkungan. Sehingga permasalahan klasik seperti banjir dan macet belum mampu diatasi dengan baik.
Baca Juga :
“Perencanaan pembangunan berbasis lingkungan sudah diatur dalam perencanaan tata ruang, yang perencanaan dan anggarannya dijabarkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD,” beber Bung Edi.
Menanggapi pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PKB terkait banjir yang tak kunjung teratasi, pejabat asli Malang itu menegaskan, bahwa upaya penanganan masalah banjir terus dilakukan oleh Pemkot Malang sesuai target dan anggaran.
“Dari 26 titik banjir yang teridentifikasi saat lelang kinerja dan menjadi basis data, telah ditangani 100 persen pada 2020. Kemudian pada 2021 muncul 10 titik baru sehingga terdapat 36 titik prioritas. Adapun yang telah ditangani sejumlah 33 lokasi atau 91,67 persen,” paparnya.
Bung Edi menambahkan, percepatan pembangunan dan normalisasi sistem drainase terintegrasi telah menjadi prioritas pembangunan, dalam upaya penanganan banjir dan genangan di Kota Malang, melalui pengalokasian anggaran masterplan sistem drainase pada 2022.
Untuk 2023, kegiatan yang berhubungan dengan penanganan drainase meliputi, pembangunan Sistem Drainase Perkotaan (10 lokasi), peningkatan Saluran Drainase Perkotaan (63 lokasi), rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (pemeliharaan insidentil), penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan (perencanaan drainase).
Sementara itu, menjawab sorotan bahwa Kota Malang menjadi kota termacet keempat di Indonesia [setelah Jakarta, Surabaya dan Denpasar] berdasarkan hasil penelitian Inrix, dengan tingkat kehilangan 29 jam selama periode jam sibuk, Wawali menyampaikan bahwa pada titik-titik rawan kemacetan telah dilakukan pengaturan waktu siklus traffic light dan penempatan personel pada jam-jam sibuk. Di samping itu pihaknya juga melakukan koordinasi dengan melibatkan forum lalu-lintas, instansi vertikal, dan perangkat.
Sedangkan terkait pengelolaan sampah perkotaan (city waste), Bung Edi menyampaikan bahwa volume sampah di Kota Malang selalu mengalami kenaikan 10 persen tiap tahunnya. Dengan jumlah sampah mencapai 55–59 ribu ton per tahun, terutama dalam dua tahun terakhir (2020–2021)
Pihaknya pun menyebutkan, Kota Malang telah memiliki beberapa tempat pengolahan sampah seperti PKD (Pilah Kompos Daur Ulang ), TPS 3R, dan PDU (Pusat Daur Ulang). “Tempat pengolahan sampah tersebut merupakan upaya pengurangan volume sampah yang akan dibuang ke TPA Supit Urang. Di TPA Supit Urang, sampah diolah menjadi kompos dan memanfaatkan residu organik untuk magot. Sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan akan dialirkan ke sistem sanitary landfill,” jelasnya.
Terakhir, terkait proyeksi kenaikan Pajak Daerah sebesar 65,02 persen, terutama dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang saat ini sedang dalam masa recovery, Wawali menjelaskan bahwa sektor pajak daerah yang mengalami kenaikan antara lain pajak restoran, parkir, hiburan, dan hotel.
Makin meredanya pandemi Covid-19 disinyalir menyebabkan membaiknya kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga secara otomatis berdampak pada kenaikan empat sektor pajak tersebut.
Sedangkan PPJ (Pajak Penerangan Jalan), dalam Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah direncanakan penyesuaian tarif, dari 6 persen menjadi
10 persen, dan penyederhanaan kategori sosial yang dikecualikan. Selain itu, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dalam Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah akan dilakukan penyesuaian sesuai nilai pasar yang disertai dengan stimulus. Sehingga dampak dari kenaikan NJOP tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan PBB. (Yudis/MAS)
