KOTA MALANG – malangpagi.com
Menjadi garda terdepan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD), utamanya dari sektor pajak, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang terbilang sukses menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Tren peningkatan realisasi target selama lima tahun terakhir jelas bukan kerja sistem kebut semalam. Berbagai terobosan dan inovasi tak henti dikreasi untuk menggenjot upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tak tanggung-tanggung, saat ini sudah ada 45 ‘jurus’ digeber untuk mewujudkan sistem pelayanan prima yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Sukses utama yang patut diapresiasi tentu saja adalah meningkatnya kesadaran para Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajibannya, sesuai dengan target pada rencana strategis (renstra) 5 tahunan yang disusun oleh Dispenda (nama lama BP2D) pada akhir tahun 2013.
PLh Kepala BP2D Kota Malang, M Toriq S.Sos, MT.P mengungkapkan, hal ini tak lepas dari efektifitas kinerja para petugas pajak serta sinergi lintas sektoral yang baik antara pemerintah daerah beserta jajaran samping dengan para stakeholder pajak.
Baca Juga :
“Selain itu, tentu saja tak lepas dari tingkat kesadaran WP yang luar biasa tinggi. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Malang,” tutur Toriq.
Nah, kiat-kiat, program dan inovasi apa saja yang menjadi andalan OPD eks Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) itu telah terangkum secara gamblang dalam buku dan video ’45 Jurus BP2D Kota Malang’ yang rencananya dilaunching dalam waktu dekat, untuk menyempurnakan buku ’40 Jurus BP2D’ yang telah dipublish tahun 2017 lalu.
“Lewat buku dan video ini, kami bukan hanya sekadar melaporkan secara transparan tentang berbagai kegiatan terobosan di bidang pelayanan perpajakan daerah kepada masyarakat dan juga mengedukasi masyarakat tentang sistem perpajakan daerah. Lebih dari itu, kami juga berharap bisa menginspirasi pemerintah daerah lain sekaligus sharing ilmu terkait inovasi-inovasi yang dapat diterapkan untuk menggenjot PAD dari sektor pajak,” beber pria yang sementara menggantikan posisi Ir H Ade Herawanto MT yang sedang menempuh pendidikan Diklat PIM II di Badan Diklat Surabaya.
Namun di sisi lain, ternyata berbagai upaya inovatif tersebut belum bisa mengurangi angka tunggakan piutang pajak secara signifikan, terutama yang merupakan warisan piutang Pajak Bumi & Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat melalui KPP.
Bahkan akibat akumulasi denda yang makin besar tiap tahunnya, maka tunggakan piutang pajak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada saat ini sudah hampir mencapai Rp 200 Miliar. Nilai sebesar itu disebabkan akumulasi pokok piutang serta denda 2% per bulan yang makin meningkat berkembang tiap tahun dan juga akibat piutang-piutang baru dengan berbagai sebab.
Maka setelah dianalisa dan dievaluasi, hal ini menjadi salah satu isu strategis di lingkungan BP2D yang harus segera ditangani. Apalagi masalah tunggakan piutang pajak tersebut pernah menjadi temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena angka piutang tersebut membuat neraca keuangan pemkot Malang menjadi terbebani dan tidak seimbang.
Isu strategis itu pula yang saat ini menjadi bahan tugas kajian proyek perubahan yang sedang dimatangkan di Badan Diklat Surabaya oleh Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.
“Itulah salah satu alasan kenapa upaya kebijakan penghapusan tunggakan piutang pajak daerah di Kota Malang menjadi salah satu program yang harus diprioritaskan, namun dengan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Tahapan yang sedang kami kerjakan sekarang adalah tahapan penyusunan regulasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku,” terang Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.
“Setelah hampir lima tahun melakukan berbagai inovasi untuk menagih dan mengurai tunggakan tersebut, maka langkah penghapusan tunggakan piutang tersebut menjadi opsi terakhir paling realistis yang terpaksa ditempuh,” tambahnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2013 tunggakan piutang pajak sejak tahun 1980’an tersebut berkisar pada kisaran angka Rp 180 Milyar.
Kemudian setelah dilakukan berbagai upaya dan langkah-langkah inovasi oleh Pemkot Malang, maka terbukukan capaian pengurangan tunggakan piutang sebesar sekitar Rp 90 Milyar pada tahun 2017.
Namun saat ini pada neraca keuangan Pemkot Malang terdata jumlah tunggakan piutang yang makin besar sekitar Rp 199 Milyar akibat akumulasi pokok piutang serta denda 2% per bulan yang makin meningkat berkembang tiap tahun dan juga akibat piutang-piutang baru dengan berbagai sebab.
Menurut penjelasan Ade, yang dikerjakan sampai dengan saat ini bukan hanya draft final Standar Operasional Prosedur (SOP) dan draft final Peraturan Walikota (Perwali) saja, bahkan mungkin juga revisi Perda Pajak Daerah.
Saat ini, rekomendasi Pansus Pajak Daerah dan Komisi B DPRD Kota Malang tentang penghapusan tunggakan tersebut yakni agar BP2D terus berkoordinasi dengan BPKAD yang juga mitra Komisi B. Sedangkan terkait Ranperda diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan di atasnya dan menyarankan agar eksekutif selalu berkoordinasi, baik BP2D dengan Bagian Hukum maupun Biro Hukum Pemprov Jatim dan Kemenkumham.
Sedangkan tahapannya sudah melalui proses hearing dan Sidang Paripurna DPRD Kota Malang.
“Tinggal menunggu Ranperda tersebut di-dhok oleh DPRD kemudian disahkan oleh Gubernur Jawa Timur kemudian diterbitkan Perwali tentang tata cara dan mekanisme. Setelah itu dioperasionalkan dengan berpatokan pada SOP yang disusun Pemkot Malang. Tapi pelaksanaannya tidak mungkin tahun ini, karena harus ada kajian teknis tentang penghapusan tunggakan piutang per objek pajak secara detail, teliti dan dilaksanakan oleh konsultan pajak independen,” tandas Ade yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania dan lintas komunitas Malang Raya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Drs Wasto SH, MH menambahkan, bahwa pihak Pemkot Malang mengikuti seluruh aturan pusat mengenai kebijakan penghapusan tersebut.
Pasalnya, jika program ini tidak segera dilakukan, maka tunggakan piutang tersebut akan semakin membebani neraca keuangan Pemkot Malang sehingga bisa mempengaruhi opini kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini didapat Pemkot Malang dari BPK RI.
“Oleh karena itu, sepanjang aturannya memungkinkan untuk penghapusan maka mekanismenya akan ditempuh. Utamanya yang jenis-jenis objek dan subjek pajak yang sudah benar-benar tidak bisa ditagih,” paparnya.
Wasto juga memastikan, pihaknya menunggu tindak lanjut legislatif dalam mengakomodasi kebijakan ini.
Reporter : Tikno
Editor : Yon
