KOTA MALANG – malangpagi.com
Plt Wali Kota Malang, Sutiaji, melakukan audiensi dengan para pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se Kota Malang pada Senin (6/8/2018) di ruang rapat Walikota.
Audiensi ini bertujuan untuk mengurai berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh BKM dalam menjalankan tugasnya yakni membantu memecahkan permasalahan masyarakat.
Dalam agenda tersebut, Plt Wali Kota Malang, Sutiaji, banyak mendengar masukan dari perwakilan BKM yang ada di Kota Malang. Beberapa diantaranya yakni mempermudah koordinasi dan kesinambungan antara BKM dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), masalah pemberdayaan dan pendidikan hingga masalah memajukan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang tumbuh di kelurahan melalui berbagai program dari pemerintah.
Menanggapi hal itu, Plt Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan akan menindaklanjuti semua masukan dan aspirasi dari para pengurus BKM di Kota Malang.
Menurutnya, posisi BKM sangat strategis dalam upaya melakukan pemberdayaan dengan tujuan memecahkan permasalahan sosial kemasyarakatan.
“Tadi ada masukan soal UMK. Pemerintah sudah memprogramkan bagaimana nanti membantu UMK ini bisa berkembang dengan baik melalui misalnya packaging yang baik dan kita kaitkan dengan tempat wisata, ini akan membantu pelaku UMK menaikkan penjualannya,” kata Sutiaji.
Selain itu, Sutiaji dalam kesempatan tersebut juga sempat menyinggung soal arahan pemerintah pusat yang akan mengalokasikan dana kelurahan seperti halnya dana desa.
Hal itu, lanjut dia, harus dilakukan skema yang baik, sehingga dana tersebut nanti bisa bermanfaat bagi pengembangan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah sudah ada skema bagaimana nanti dana kelurahan ini tidak hanya untuk membangun infrastruktur saja, tapi juga untuk membangun ekonomi dan memberdayakan masyarakat,” ucapnya.
Plt Wali Kota Malang, juga menampung aspirasi pengurus BKM terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sepadan sungai.
Dikatakan Sutiaji, hal itu juga harus diperhatikan, karena terkait dengan upaya mengentaskan lingkungan bebas kumuh, harus ada terobosan untuk mengatasi masyarakat tersebut akan tetapi tidak menabrak aturan yang ada.
“Pemerintah kota akan mencari jalan keluar untuk permasalahan ini tentunya dengan berkomunikasi dengan Kementerian PU sehingga ada petunjuk dan arahan dari pusat. Kami terus berupaya dalam menciptakan lingkungan bebas kumuh di Kota Malang, ” tandasnya.
Sutiaji berharap, audiensi dengan pengurus BKM ini dapat dijadikan masukan dan acuan bagi pemerintah untuk bersama dengan semua stake holder dalam membangun Kota Malang sesuai dengan tujuan dan harapan.
Reporter : Darsono-Tikno
Editor : Putut
