KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemaparan Satgas Covid-19 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso mendapat sorotan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
Bahkan, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika yang merangkap sebagai moderator juga sempat memelontarkan sindiran secara halus.
“Dari pemaparan yang disampaikan dalam penanganan Covid-19, Kota Malang baik-baik saja. Apakah fakta di lapangan demikian?” tanya Made dalam rapat koordinasi virtual dengan Satgas Covid-19 Kota Malang, Kamis (29/7/2021).
Sontak pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Arief Wahyudi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyoroti kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkait edukasi mengenai Covid-19.
Baca Juga :
“Saya kira sosialisasi mengenai Covid-19 masih kurang menarik, kurang kreatif. Coba gunakan gambar Andin dan Aldebaran dengan bahasa yang lugas. Pasti ibu-ibu akan tertarik dan mau membaca,” seloroh Arief.
Pihaknya juga menyoroti warga terpapar yang harus menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah, dan banyak yang akhirnya meninggal karena kurangnya pengawasan.
Begitu juga dengan sulitnya mencari ambulans dan rumah sakit, sehingga tidak jarang ada calon pasien meninggal saat dalam antrean atau saat di perjalanan mencari rumah sakit. Tentu terjadinya kasus-kasus ini patut disayangkan.
Arief juga menyarankan agar penanggulangan Covid-19 dimulai dari tingkat bawah, mulai dari tingkat Rukun Warga (RW). “Untuk lebih efektif sebaiknya satu RW dijaga satu polisi dengan koordinator dari Bhabinkamtibnas. Saya rasa itu tepat sasaran,” ujarnya.
Kritikan pedas lain datang dari politisi PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan. Dengan tegas ia memprotes pemaparan yang disampaikan Pemkot Malang.
“Dari pemaparan tadi saya tidak melihat target dari Pemkot Malang, kapan Kota Malang akan masuk zona hijau atau kuning, kapan vaksin akan diselesaikan. Dua bulan kah? Tiga bulan kah? Tidak ada,” tukas Harvard.
“Selain itu, Pemkot tidak membuat program baru. Jika tidak ada, gunakan program yang lama. Jangan egois,” tegasnya.
Pihaknya pun menyoroti lamanya waktu pemakaman. Sembari bercerita tentang saudaranya yang meninggal, dan baru dimakamkan setelah 26 jam.
“Kurang tenaga? Iya kurang tenaga. Jangan hanya pasang baliho dibutuhkan relawan. Masa sekelas Kepala Daerah tidak bisa sowan ke pemuka agama. Ajak bicara, berdiskusi bagaimana bergerak bersama,” protesnya.
Harvard pun menyarankan agar para relawan diberikan uang lelah sepantasnya. “Jangan 300 ribu. Tapi 5 juta. Keluarkan anggaran Pemkot demi penanggulangan Covid,” ujarnya, sembari melontarkan ketidaksetujuan terhadap adanya warga yang melakukan isolasi di rumah.
“Saya tidak setuju adanya isoman di rumah. Bagaimana sampah yang ditimbulkan itu juga harus dipikirkan. Saya curiga, jangan-jangan penularan dari warga yang isoman berasal dari limbah sampah. Maka, gunakan anggaran untuk menyewa hotel bagi warga yang isoman. Jangan disanggah ventilasi kurang memadai atau apalah. Kan bisa memilih hotel yang representatif,” sarannya.
Perwakilan dari daerah pilihan (dapil) Blimbing itu menyatakan, tugas DPRD selain membuat Peraturan Daerah (Perda) dan budgeting, juga melakukan controlling. Artinya, Pemkot diharapkan tidak risih terhadap semua kritikan dan masukan dari wakil rakyat.
Masukan lain datang dari Rohmat. Anggota dewan yang pandai berpantun itu menyarankan adanya dokter terbang. Dalam artian, dokter yang dapat jemput bola menangani pasien kritis.
Senada dengan Harvard, Ia pun menyoroti pemakaman yang penanganannya lama, bahkan melebihi 24 jam. “Ada tiga hal yang patut didahulukan. Salah satunya adalah pemakaman harap disegerakan. Jangan ditunda terlalu lama. Jika kekurangan tenaga, beri gaji yang pantas kepada relawan agar bersemangat,” urainya.
Dirinya sepakat dengan Harvard, bahwa untuk relawan pemulasaran jenazah maupun pemakaman, seharusnya dibayar tidak kurang dari 5 juta rupiah per bulan. Sehingga dari kesejahteraan mereka turut terjamin.
Menanggapi kritikan dan masukan dari anggota legislatif, Walikota Malang Sutiaji berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan.
“Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Vaksinasi akan kita percepat. Selanjutnya PPKM juga akan kita terapkan untuk RT RW, dengan peningkatan Kampung Tangguh,” ujar Sutiaji.
Selain itu, Pemkot Malang akan menggerakkan relawan-relawan untuk bertugas di tingkat RT dan RW, yang akan membantu masyarakat dalam hal pemeriksaan saturasi atau lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko dengan bijak menanggapi segala kritikan dan masukan dari wakil rakyat, yang dianggapnya sebagai bentuk kecintaan kepada Kota Malang.
Ditambahkannya, segala saran yang disampaikan akan menjadi action Pemkot Malang dalam penanganan dan penanggulangan pandemi.
“Segala masukan, kritikan, dan saran dari wakil rakyat ini akan kami tindaklanjuti. Karena ini merupakan wujud kecintaan kepada warga Kota Malang,” ujar Bung Edi sapaan akrabnya.
Di tempat berbeda, Ketua DPRD Kota Malang I Made Diana Kartika mengungkapkan, pihaknya tidak puas atas jawaban Walikota Malang.
“Masih belum puas. Artinya Pak Wali masih menjawab secara normatif. Tadi ditutup oleh Pak Arief Wahyudi dengan sangat baik. Bahwa kami akan meminta catatan-catatan mana yang sudah dilakukan, dan mana yang belum, serta apa kesulitannya. Itu yang kita tunggu,” tukasnya.
Pihaknya pun pesimistis soal perekrutan relawan. “Daripada mencari relawan yang belum berpengalaman, rangkulah relawan yang sudah ada. Ajak bicara. Cukupi (kebutuhan) finansialnya. Mereka tanpa akomodasi saja sudah berjalan, apalagi jika finansial, pasti lebih berjalan. Karena tidak mudah mencari relawan Covid saat ini,” tegas Made.
Menutup rakor, Made ‘mengultimatum’ Pemkot Malang untuk segera melakukan eksekusi. “Jika dalam seminggu tidak ada perubahan, kita akan lakukan rapat koordinasi lagi,” tandasnya. (Har/MAS)
