KOTA MALANG – malangpagi.com
Pandemi yang melanda hampir dua tahun tak ayal berpengaruh pada kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2022 yang mengalami penurunan drastis. Hal ini tentu menjadi sorotan seluruh Fraksi yang duduk di badan legislatif.
“Yang menjadi sorotan memang pendapatan kita yang turun hampir 300 miliar rupiah. Di sisi lain belanja kita cukup banyak,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika usai Rapat Paripurna, Senin (11/10/2021).
Made mengatakan, belanja APBD 2022 tinggi karena tersandera dua hal. “Pertama anggaran tersandera di Bantuan Tidak Terduga (BTT). BTT harus ada di angka 85 miliar. Pasalnya di 2021 BTT kita 81 miliar, maka harus ditambah lima persen sehingga menjadi 85 persen,” papar politisi PDI Perjuangan itu.
Made menambahkan, selain BTT, anggaran juga ditujukan untuk pembayaran Malang Creative Center (MCC) sebesar 73 miliar rupiah.
Baca Juga :
“Dari anggaran yang tersandera tersebut, sehingga tidak ada lagi proyek-proyek besar. Yang besar hanya penganggaran Kayutangan Heritage sebesar enam miliar,” imbuhnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.
“Dengan menurunnya target PAD yang sangat signifikan, maka Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kota Malang dapat mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat,” saran Bayu Rekso Aji.
Politisi daerah pemilihan Klojen itu memberi catatan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dapat mengeksekusi dengan cepat dan tepat, untuk memaksimalkan upaya pencapaian target PAD melalui peningkatan kinerja dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Optimalisasi pemungutan pajak dan peningkatan retribusi dengan pendekatan teknologi e-Tax dan Smart City harus dilakukan Pemkot,” kata Bayu Rekso.
Selaras dengan hal tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberi perhatian terkait turunnya PAD.
“Mengingat PAD turun, maka Pemkot Malang harus tetap optimistis dalam menjalankan roda Pemerintahan, dengan pembangunan yang dapat menghasilkan PAD dan meningkatkan target PAD sebagai penopang Pemerintahan,” tutur Arif Wahyudi.
Dirinya mengingatkan agar pembangunan MCC tidak hanya dibangun secara eksklusif saja, namun harus bermanfaat untuk masyarakat.
Menanggapi turunnya PAD, Walikota Malang Sutiaji mengatakan bahwa penurunan PAD terjadi karena pandemi. Sehingga sektor perdagangan dan jasa mengalami keterpurukan.
“Terpuruknya kita kan karena pandemi. Pajak hotel, restoran, dan reklame menurun, sehingga pendapatan juga turun,” ungkapnya.
Dirinya menerangkan alasan mengapa belanja naik, meskipun pendapatan terbatas. “Karena ada belanja untuk kesehatan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, seperti pembayaran Pembangunan MCC dan Biaya Operasional Daerah untuk pembayaran P3K (Pegawai Pemerntah dengan Perjanjian Kontrak),” tukas orang nomor satu di Kota Malang itu.
Sutiaji menambahkan, dirinya optimistis akan terjadi lonjakan pendapatan daerah. “Pendapatan kita turun sekitar 300 miliar. Namun saya optimistis ke depannya PAD kita akan mengalami kenaikan,” pungkasnya. (Har/MAS)
