KOTA MALANG – malangpagi.com
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menyebut anggaran sebanyak Rp85 miliar dialokasikan untuk penanganan Covid-19 termasuk lonjakan varian Omicron saat ini, yang masuk dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Hal tersebut disampaikannya di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang, dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang, untuk memantau situasi Covid-19 Kota Malang per 20 Februari 2022, Senin (21/2/2022).
Jika terjadi kesulitan dalam pencairan anggaran, Ketua DPRD yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran itu menyarankan pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah), baik Dinas Kesehatan Kota Malang maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, untuk tidak segan-segan menyampaikan kepada badan legislatif.
“Ada 85 miliar dari APBD kita di 2022 ini, yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada kami jika ada kesulitan pencairan BTT. Karena itu bagian dari sinergi kita,” ujar Made, sembari mengutip pantun “jangan sampai anak ayam mati di lumbung padi”. Yang artinya, anggaran ada namun kesulitan dalam pencairan.
Baca Juga :
“Begitu ada uang jangan malah ribut masalah anggaran. Komunikasikan pada kami. Sampaikan pada komisi D yang akan diteruskan ke komisi B, dan nanti komisi B yang akan memanggil BKAD (Badan Keuangan Anggaran), dan itu bisa selesai,” beber Made.
Menurutnya, proses pencarian BTT ini tidak melibatkan DPRD, karena aturannya sudah tertuang dalam Imendagri. “Mekanisme dan birokrasi pencarian dana BTT ini memang sulit. Jadi OPD harus mengajukan dulu ke BPBD. Setelah berkas diperiksa baru kemudian diserahkan ke BKAD untuk dilakukan pencairan,” urao Made.
Ia mengingatkan kepada OPD pengguna untuk menjalin komunikasi yang baik dengan BPBD. “Jadi lakukan komunikasi yang baik. Jika terjadi kebuntuan dengan BPBD, maka akan terjadi kesulitan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Wahyu Setianto mengeluhkan anggaran yang belum terealisasi sejak Januari 2022.
“Pemakaman sejak Januari 2022 hingga hari ini (Senin, 21 Februari 2022) sudah ada 62 pemakaman. Namun untuk ongkos penggalian dan uruk (penutupan lubang setelah pemakaman) masih belum kami terima,” ungkap Wahyu.
Dirinya menyampaikan, pada 9 Januari lalu pihaknya sudah mengajukan anggaran namun belum ada realisasi. Wahyu berharap agar anggaran dapat segera turun, sehingga dapat langsung dibayarkan kepada relawan yang membantu pemakaman Covid-19.
“Mohon bantuan Pak Ketua, Wakil Ketua, dan semua anggota Dewan untuk percepatan. Hubungan kami dengan PSC bagus. Begitupun dengan relawan. Alangkah lebih bagus jika honor mereka dapat kami bayarkan,” tuturnya.
Wahyu menambahkan, anggaran BTT saat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2021 tercantum di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Lingkungan Hidup sebesar 300 juta, namun tidak semuanya terserap.
“Karena di 2022 anggaran tidak masuk di DLH. Sehingga kami harus mengajukan ke BPBD untuk prosesnya, dan untuk pencarian ada di BKAD. Mohon kami dibantu untuk percepatan,” pungkas Wahyu. (Har/MAS)
