KOTA MALANG – malangpagi.com
Kegiatan halalbihal dan sarasehan legenda sepakbola Bhumi Arema yang diselenggarakan di ruang bioskop lantai 5 Gedung MCC Kota Malang, Sabtu (24/4/2023), memberikan spirit agar persepakbolaan di Kota Malang kembali bergairah.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai cerita, usulan, saran, kritik, dan keluhan diutarakan secara gamblang. Salah satu keluhan adalah tentang sulitnya menyewa Stadion Gajayana dalam untuk latihan. Hal itu disampaikan Sam Ambon, pemain PS Gajayana (1980–1990).
“Dulu sama sekali tidak sulit untuk berlatih di Stadion Gajayana. Tapi saat ini kita harus membayar sebesar Rp2 juta untuk berlatih. Rp1,5 juta untuk sewa lapangan, dan Rp500 ribu untuk kebersihan,” bebernya.
Sesuai ketentuan Perda, menurut Sam Ambon Rp1,5 juta tersebut seharusnya sudah termasuk biaya kebersihan. “Itu yang menjadi kendala bagi kami. Padahal dulu kami berjuang untuk Kota Malang dan untuk Persema. Tidak kurang-kurang. Tapi kenapa masalah lapangan ini dipersulit?” keluhnya.
Baca Juga :
Dirinya juga menceritakan kesulitan berlatih di Lapangan Cengger Ayam, karena harus dipingpong oleh pengelola setempat, yang meminta untuk melapor terlebih dahulu ke Disporapar. “Terus kapan majunya persepakbolaan Kota Malang ini? Untuk menyewa lapangan saja dipersulit,” tukas Sam Ambon.
Menanggapi Keluhan tersebut, Kabid Olahraga Disporapar Kota Malang, Wahyu Setyawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersulit siapapun yang akan menyewa lapangan yang dikelola Pemerintah Kota Malang. “Pinjam lapangan tidak susah. Ada proses, kami punya aplikasi Simbah-E (Sistem Pembayaran Elektronik) menggunakan email,” tegasnya.
Diterangkannya, dalam Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011, memang disebutkan untuk retribusi sewa Stadion Gajayana dalam sebesar Rp1,5 juta untuk 2 jam, atau untuk satu kali pertandingan, berlaku Senin hingga Jumat.
“Jika Sabtu dan Minggu itu adalah hari libur, dan kami tidak ada uang lembur. Sehingga uang Rp500 ribu tersebut adalah untuk uang lembur. Monggo keikhlasannya. Jika tidak memberi tambahan juga tidak apa-apa,” terang Wahyu.
Dirinya juga mengaku selalu menekankan kepada stafnya untuk tidak meminta uang secara paksa. “Itu berkonflik dengan hukum, dan kami tidak mau. Jika ada masalah dapat disampaikan kepada kami,” tuturnya.
Di samping itu, Wahyu juga mengaku menyesuaikan jadwal seluruh pegiat olahraga. “Disporapar mengelola 26 lapangan, yang kondisinya tidak semuanya layak. Meliputi lapangan sepakbola, basket, voli, tenis, dan bulutangkis. Kami tidak dapat melakukan perbaikan semuanya karena berkaitan dengan anggaran. Sehingga yang harus dirawat adalah skala prioritas,” terang Wahyu.
Menurutnya, Disporapar tahun ini ditarget untuk mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp450 juta per tahun. “Itu tidak untuk lapangan sepakbola Gajayana saja. Tetapi seluruh lapangan yang dikelola Disporapar. Pada 2022, kami ditarget Rp220 juta, dan alhamdulillah kami mampu mencapai Rp500 juta lebih,” pungkasnya. (Har/MAS)
