BLITAR – malangpagi.com
Fraksi Golkar-Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD, Rabu (20/03/2024).
Juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat, Sri Indah Setijaningsih mengatakan bahwa pihaknya memberi masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, yang diharapkan tertangani di tahun ini.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami perihal pengembangan kewirausahaan dan keberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023, terjadi penurunan dari 5,45 persen ke 4,91 persen. Sebaiknya, hal tersebut dapat dicegah dengan mempermudah proses tahap persyaratan dan kelengkapan perijinan bagi pelaku wirausahawan yang dirasa masih banyak kesulitan dalam sistem tersebut,” ujarnya.
“Dengan dipermudahnya perijinan bagi wirausahawan, maka diharapkan dapat menyerap pengangguran yang ada. Kami selaku DPRD juga ingin membantu terkait Sumber Daya Masyarakat (SDM), namun masih terbatasi oleh Kamus dan pokir yang mayoritas mencangkup infrastruktur,” jelasnya.
Baca Juga :
Selain itu, Fraksi Golkar-Demokrat juga memberikan beberapa saran utama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Blitar agar dapat meningkatkan PAD dengan cara memanfaatkan dan mengelola tanah-tanah aset yang belum terkelola dengan baik, seperti stadion Srengat,” pungkasnya. (Red.)
