KOTA MALANG – malangpagi.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (15/7/2025),
Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Kota Malang yang lebih inklusif dan berpihak pada perempuan, anak, serta kelompok rentan dan marjinal.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa Perda PUG ini tidak hanya menjadi dokumen hukum formal, namun juga mengatur secara teknis peran, titik fokus, dan struktur tim pelaksana PUG di setiap perangkat daerah.
“Ruang lingkup dan sasaran program sudah jelas. Kini tinggal menunggu percepatan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) agar implementasi di lapangan segera berjalan,” ujar perempuan yang akrab disapa Mia itu.
Baca Juga :
Mia juga menyoroti pentingnya pengelolaan satu data gender yang terintegrasi dengan sistem di tingkat nasional dan provinsi. Dijelaskannya, data ini akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan berbasis kebutuhan nyata, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini tertinggal dari segi akses dan pemberdayaan.
“Kami mendorong agar regulasi yang telah disahkan ini bisa diterapkan dengan baik dan menyentuh langsung masyarakat,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan apresiasinya terhadap kerja DPRD dan menyambut positif lahirnya Perda PUG. Ia menyebutkan, regulasi ini menjadi dasar kuat bagi Pemkot untuk lebih cepat dan terarah dalam menanamkan prinsip kesetaraan dalam setiap aspek pembangunan.
“Ini bukti nyata komitmen kami untuk memberikan ruang lebih luas bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tegas Wahyu.
Sebagai bentuk implementasi konkret, Wahyu mengungkap rencana pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang berdiri sendiri, memisahkan diri dari Dinas Sosial P3AP2KB yang sebelumnya mengemban fungsi tersebut.
Menurutnya, kehadiran dinas baru ini akan memperjelas arah kebijakan, memperkuat kelembagaan, dan mempercepat pelaksanaan program-program berbasis kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk Musrenbang perempuan dan pelayanan responsif gender.
“Dengan dinas sendiri, kita bisa lebih fokus merancang anggaran, menyusun prioritas, dan melakukan evaluasi. Ini bentuk keberpihakan nyata,” ucapnya.
Wahyu menambahkan, usulan perubahan struktur OPD untuk mendukung pembentukan dinas tersebut telah diajukan ke DPRD sejak Senin (14/7/2025). Ia berharap seluruh proses penyesuaian, termasuk penunjukan pejabat dan perencanaan program, bisa rampung sebelum pembahasan APBD 2026.
“Dengan rampungnya Perda ini, langkah berikutnya adalah memastikan penganggaran dan implementasi program-program kesetaraan gender sudah hadir dalam APBD tahun depan,” pungkas Wali Kota Malang. (YD)
