KOTA MALANG – malangpagi.com
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama sejumlah anggota DPRD Kota Malang menerima langsung massa aksi damai yang terdiri dari ratusan santri di depan Balai Kota Malang, Rabu (15/10/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan penyaluran aspirasi kalangan santri atas tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai menyesatkan serta mencederai marwah pesantren.
Dalam kesempatan itu, Wahyu menyatakan telah mendengarkan secara langsung berbagai tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh para santri. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan mengawal aspirasi tersebut hingga ke jalur hukum.
“Kami akan mengawal itu. Kami berharap dengan ini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Wahyu.
Baca Juga :
Wahyu mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan persoalan ini menjadi pemicu kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen memfasilitasi proses penyampaian aspirasi santri kepada pihak yang berwenang.
“Kami siap memfasilitasi, sehingga semua tuntutannya akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang,” ucapnya.
Dari sejumlah tuntutan yang disuarakan para santri, salah satunya adalah pencabutan izin siar Trans7. Namun, Wahyu menjelaskan bahwa langkah tersebut perlu ditempuh melalui mekanisme hukum.
“Itu masuknya ke jalur hukum. Dari PBNU juga saya mendapat laporan bahwa hal ini harus melalui jalur hukum,” katanya.
Wahyu menegaskan, apapun keputusan yang diambil nantinya harus didasarkan pada penilaian objektif dan landasan hukum yang kuat.
“Penutupan itu bukan hal yang mudah. Harus ada dasar yang kuat. Kami berharap yang dilihat terlebih dahulu adalah aktor di balik pembuatan konten tersebut. Kalau memang harus ditutup, itu bagian dari risikonya,” ujarnya.
Menurut Wahyu, kehidupan santri di pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan yang sarat nilai moral, etika, dan penghormatan terhadap guru dan kyai. Ia menilai, pandangan yang salah dalam tayangan Xpose Uncensored menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap tradisi pesantren.
“Mereka (Trans7) tidak tahu secara benar dan detail kehidupan di pesantren. Kehidupan santri itu bukan feodalisme, tetapi bentuk penghormatan kepada guru dan kyai. Bangsa ini bisa berdiri sampai sekarang juga karena peran para kyai dan santri. Jadi saya pikir, tuntutan dari para santri ini adalah hal yang lumrah,” pungkasnya. (Dik/YD)
