KOTA MALANG – malangpagi.com
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Abu Bakar melaksanakan reses di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam reses kali ini, Abu Bakar fokus untuk membahas tentang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025. Dirinya menegaskan bahwa Inpres tersebut tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat.
“Kami menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap Inpres. Sekarang kan lagi ramai terkait Inpres ini pemangkasan anggarannya yang ditakutkan anggaran penting seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kami memastikan bahwa efisiensi tidak berpengaruh terhadap pendidikan dan kesehatan. Ada baiknya ini kita sosialisasikan bersama sama agar semuanya tidak ada kesalahpahaman,” ujar Abu Bakar, Rabu (19/2/2025).
Abu mengatakan, efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo lebih dominan untuk pemangkasan anggaran yang dinilai kurang esensial seperti, perjalanan dinas dan Alat Tulis Kantor (ATK).
Baca Juga :
“Efisiensi anggaran itu tentang masalah perjalanan dinas dan ATK. Jadi, tidak ada pemotongan anggaran atau efisiensi di bidang kesehatan ataupun pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ini yang harus dipahami, agar tidak jadi tumpang tindih permasalahan di masyarakat,” tutur anggota Fraksi Gerindra tersebut.
Selain itu, Abu juga menjawab permasalahan-permasalahan pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan banjir yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat.
Menurutnya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat hingga saat ini harus terus diperhatikan.
“Tadi terkait pendidikan ada masalah zonasi, masalah beasiswa dan lain sebagainya. Ada juga keluhan masalah banjir dan jalan berlubang. InsyaAllah kami dari Komisi B DPRD Kota Malang akan terus membantu masyarakat untuk menuntaskan permasalahan yang ada,” tegasnya.
Dirinya berharap agar masyarakat dapat menjaga komunikasi dan memahami bidang yang menjadi tanggung jawab dewan. (YD)
