KOTA MALANG – malangpagi.com
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang berharap SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Anggaran 2023 dapat turun dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang mencapai Rp 460.453.652.250,09. Hal ini menjadi catatan dari anggota legislatif Kota Malang.
Juru Bicara Banggar DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengungkapkan SILPA Tahun Anggaran 2022 relatif tingga hingga mencapai Rp. 460.453.652.250,09.
“Ke depan, tren positif penurunan SILPA perlu terus dipertahankan dan ditekankan agar Pemerintah Kota Malang dapat melaksanakan perencanaan yang konsisten dan terintegrasi, memperbaiki kualitas penganggaran atas program dan kegiatan,” saran Bayu Rekso Aji dalam Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Rabu (27/7/2023).
“Selain itu, diharapkan Pemerintah Kota Malang dapat melaksanakan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai skala prioritas serta meningkatkan pengawasan sehingga besaran SILPA terus dapat diturunkan di bawah 10 persen dari realisasi belanja,” tegasnya.
Baca Juga :
Dirinya pun membeberkan realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.171.753.457.135,85 dan realisasi belanja sebanyak Rp. 2.188.318.745.870,33 dengan defisit anggaran sebesar Rp. 16.565.288.734,48. Sedangkan, untuk pembiayaan daerah sebesar Rp. 484.293.940.984,57 dengan pengeluaran pembiayaan sebanyak Rp. 7.275.000.000 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 477.018.940.984,57.
“Untuk itu dari realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah terdapat SILPA sebanyak Rp. 460.453.652.250,09,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Hal senada dikemukakan Ketua DPRD Kota Malang sekaligus Ketua Banggar, I Made Rian Diana Kartika yang berharap angka SILPA dapat turun di Tahun Anggaran 2023 ini.
“Itu tadi adalah hasil laporan Banggar yang sudah kita ikuti bersama. Jadi ada beberapa catatan penting. Memang ada penurunan SiLPA tapi cuma Rp 20 miliar dibandingkan tahun lalu, tapi trennya tetap masih di angka yang sangat fantastis yakni Rp 460 miliar,” ujar Made.
Pihaknya berharap di tahun-tahun berikutnya, di 2023 ini SILPA bisa kita turunkan. “Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk mempercepat pembahasan KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan APBD Perubahan. Kami harapkan di Agustus ini KUPA dan APBD Perubahan sudah dilaksanakan sehingga awal September sudah bisa untuk mengeksekusi PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).
“Ada waktu sekitar 3,5 bulan, kita harapkan itu lebih terserap anggarannya,” imbuh Made.
Disebutkannya, target adalah untuk mengurangi SILPA agar semua perencanaan di 2023 ini ada tenggat waktu yang cukup untuk menyelesaikan.
“Target penurunan SILPA sekecil mungkin. Artinya kami berharap bisa di angka yang normal yaitu Rp 100-150 miliar, itu masih dikatakan efisiensi dari belanja OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Namun, apabila sudah di atas Rp 300 miliar itu menunjukkan perencanaan yang kurang,” terangnya.
Sementara itu, Walikota Malang, Sutiaji menyampaikan jika adanya defisit anggaran cara menutupinya dari asumsi SILPA. “Ada dua kegiatan yang mampu kita efisiensikan. Mungkin perencanaan kurang bagus dari standarisasi harga karena jika dimasukkan harga itu tinggi ada standarisasi harga secara nasional yang terintegrasi dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah),” tandasnya. (Har/YD)
