KOTA MALANG – malangpagi.com
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang menyampaikan tujuh rekomendasi strategis terkait penyusunan Ranperda APBD 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (26/11/2025).
Juru Bicara Banggar, Bayu Rekso Aji, memaparkan bahwa setelah melalui pembahasan, terjadi sejumlah perubahan pada postur APBD 2026. Pendapatan Daerah yang semula dirancang sebesar Rp 2,176 triliun disesuaikan naik sekitar Rp 41 miliar menjadi Rp 2,217 triliun.
Pada rincian pendapatan, PAD yang sebelumnya diproyeksikan Rp 1,062 triliun meningkat sekitar Rp 400 juta. Sementara itu, Pendapatan Transfer naik Rp 41 miliar dari rancangan Rp 1,113 triliun menjadi Rp 1,154 triliun.
Di sisi lain, Belanja Daerah 2026 yang awalnya disusun sebesar Rp 2,368 triliun juga mengalami penyesuaian, bertambah sekitar Rp 48 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 2,417 triliun.
Baca Juga :
Bayu kemudian menyampaikan tujuh rekomendasi hasil pembahasan Banggar. Di antaranya, optimalisasi PAD untuk menutup penurunan Transfer ke Daerah (TKD), peningkatan capaian pajak dan retribusi, serta mendorong perangkat daerah memperjuangkan tambahan pendanaan melalui DAK pusat maupun skema non-APBD lainnya.
Banggar juga merekomendasikan Disnaker dan DPMPTSP agar lebih agresif menarik investor, serta mendorong agar program RT Berkelas memberikan dampak nyata terhadap pembangunan Kota Malang.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya memastikan anggaran pendidikan, kesehatan, sosial, dan layanan publik tersusun dengan baik, serta menjamin keberlanjutan program UHC Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa rekomendasi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh program pemerintah benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Untuk APBD 2026, kita harus bekerja lebih keras agar pelayanan masyarakat tidak tertinggal meski TKD mengalami penurunan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, turut mengapresiasi rekomendasi Banggar yang dinilai penting dalam penyempurnaan penyusunan APBD 2026.
“Selanjutnya kami menunggu pandangan fraksi hingga proses penetapan akhir,” ujarnya. (YD)
