KOTA MALANG – malang pagi.com
Berembusnya isu Munaslub (Musyawarah Luar Biasa) di tubuh Partai Golkar mendapat tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ridwan Hisyam.
Politikus yang memulai karier politiknya sebagai anggota MPR RI utusan Jawa Timur pada 1997 tersebut mengatakan, untuk menggelar sebuah Munaslub harus ada dasarnya.
“Masalah Munaslub itu semua organisasi atau partai politik itu pasti bisa, sesuai institusinya dan ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, tidak bisa,” jelas Ridwan Hisyam saat bertandang ke Kota Malang, Sabtu (28/5/2022) lalu.
Dirinya menyampaikan, hingga saat ini Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, belum menyatakan kesediaannya untuk maju sebagai calon Presiden. “Itu artinya, Golkar belum mempunyai calon Presiden, meskipun ada keputusan Rapim (Rapat Pimpinan) meminta Ketua Umum untuk maju,” ungkap anggota DPR RI dapil Jawa Timur itu.
Baca Juga :
Terkait peluang Golkar untuk melakukan koalisi, dengan bijak, politikus berusia 64 tahun itu menjawab, bahwa saat ini tidak mungkin partai politik dapat berjalan sendiri. “Karena sistem kepartaian sekarang adalah multipartai, jadi pasti koalisi. Berbeda dengan era Orde Baru yang single partai. Karena saat itu partai politik sedikit,” terangnya.
“Apalagi untuk maju menjadi presiden syaratnya harus 20 persen. PDI Perjuangan saja ndak ada 19 persen. Paling tidak masih butuh satu partai lagi. Jadi tetap butuh koalisi,” lanjut Ridwan.
Saat disinggung isu Ganjar Pranowo akan merapat ke Golkar, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut tergantung pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dan seluruh anggotanya.
“Jika mereka menginginkan kader sendiri, ya otomatis proses Ketua Umum, Tetapi jika ingin Presiden yang terpilih, ya harus membuka konferensi,” tutur pria yang akrab disapa Erha itu.
“Seperti zaman Pak Akbar Tanjung jadi Ketua Umum Golkar tahun 2004, kami memunculkan nama Pak Wiranto. Toh, tidak menang juga. Tetap kalah sama Pak SBY [Susilo Bambang Yudhoyono],” imbuhnya.
Dirinya pun menyarankan pengurus Golkar, utamanya Badan Pemenangan Pemilu, untuk mengkaji lebih dalam dalam pencalonan Presiden. “Kita sudah ada pengalaman. Mau calon sendiri kalah, calon dua juga kalah. Jadi memang harus dikaji lebih dalam,” tegasnya
Anggota Komisi VII DPR RI tersebut tidak menampik, bahwa sejak Orde Baru berakhir, hingga saat ini belum ada Presiden dari Partai Golkar. “Saya kira untuk anggota legislatif, Golkar sudah canggih, sudah jago-jago. Tetapi Golkar masih belum canggih dalam memenangkan Presiden. Karena saat reformasi setelah Pak Harto turun, hampir 24 tahun belum pernah ada Presiden dari Golkar,” bebernya.
Terlepas dari itu semua, Ridwan tetap berharap DPP Golkar mampu mencari calon Presiden yang sesuai dengan hati nurani rakyat. (Har/MAS)
