KOTA MALANG – malangpagi.com
Dengan duduk bersila, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika menemui ratusan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Cipayung. Mereka menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang, Kamis siang (14/4/2022).
Didampingi Wakil Ketua III Rimzah, Made memastikan bahwa pihaknya menerima tuntutan yang disuarakan massa aksi. “Ayo kita berjuang bersama. Saya sudah menerima tuntutan Aliansi Cipayung, dan nanti akan kami sampaikan ke DPR RI bersama tuntutan sebelumnya dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa),” janjinya di hadapan ratusan mahasiswa.
Made mengungkapkan bahwa isu yang dapat diambil oleh pihaknya adalah permasalahan lokal. Dikarena DPRD juga memiliki keterbatasan. Sedangkan untuk operasi pasar, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan akan segera dilakukan, terutama untuk minyak goreng. “Jangankan masyarakat umum. Kami yang ‘pejabat’ saja kesulitan untuk mencari minyak goreng. Berarti kesalahannya ada di hulu,” ujarnya.
Pihaknya pun mengaku telah menekan Pemerintah Kota Malang untuk melakukan operasi pasar. “Jika nanti Pemkot tidak mau melakukan operasi pasar, maka akan saya arahkan ke Dinas Pasar. Karena mereka menjanjikan itu. Jangan sampai minggu depan tidak ada operasi pasar,” tegas Made.
“Operasi pasar nanti harus berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Percuma jika dilakukan [operasi pasar], namun harga yang ditawarkan sama dengan harga pasaran saat ini,” lanjut pria asal Bali tersebut.
Di samping itu, Made bersyukur karena demo mahasiswa hari ini juga berlangsung aman, tertib, dan tidak anarkis. “Saya yakin jika gerakan murni dilakukan mahasiswa tidak akan terjadi kericuhan. Dan kami bersyukur mereka menyampaikan aspirasi secara damai,” tuturnya.
Sementara itu, koordinator lapangan aksi, Mulyadin mengatakan bahwa aksi massa yang dilakukan oleh Aliansi Cipayung adalah berdasarkan hasil kajian analisis, lantaran kesusahan masyarakat terutama di masa pandemi. “Tentu terjadi keresahan di masyarakat karena terjadi kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan minyak goreng yang harganya naik drastis” serunya.
Pihaknya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM, dan meminta agar tidak terjadi kelangkaan BBM di Kota Malang. “Pemkot Malang harus mampu memfasilitasi agar harga BBM turun. Saat ini situasi pandemi dan kenaikan BBM ini menjadi beban masyarakat,” tukas Mulyadin.
Di sisi lain, pihaknya menuntut agar mafia minyak goreng disikapi secara serius. “Pemerintah harus menyikapi secara serius mafia-mafia itu. Apalagi sudah dibentuk Satgas oleh Polri. Dan menteri-menteri yang berjanji bakal mengungkap mafia-mafia tersebut, sampai saat ini belum ada transparansi kepada masyarakat,” bebernya.
Mulyadin mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar. jika tuntutannya tidak dipenuhi. “Jika tidak ditanggapi, maka kami akan melakukan evaluasi dan menggelar aksi jilid dua,” tandasnya. (Har/MAS)
