SAMPANG – malangpagi.com
Isu Penundaan Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang disoroti anggota Komisi I DPRD Sampang, RH Aulia Rahman. Awalnya, Pilkades serentak akan diselenggarakan tahun ini, dan diikuti oleh 111 desa se-Kabupaten Sampang.
Menurut Aulia, muncul dugaan bahwa isu penundaan tersebut bisa saja merupakan bagian manuver politik Pemkab Sampang yang dipimpin Bupati H Slamet Junaidi.
Pihaknya mempertanyakan, di kabupaten lain di Madura sudah ada kepastian, dan bahkan ada yang selesai menggelar Pilkades 2021. Tapi mengapa di Sampang masih belum jelas?
“Kabupaten Pamekasan dan Sumenep tanggal dan bulannya sudah ada kejelasan. Bahkan di Bangkalan sudah selesai dan berjalan kondusif, tidak ada kendala apapun,” ujarnya kepada Malang Pagi, Senin (17/5/2021).
Saat disinggung soal anggaran, Aulia memastikan jika anggaran Pilkades 2021 sudah siap, termasuk anggaran keamanan dan juga dana Covid-19. Bahkan, untuk anggaran Covid-19 di setiap desa yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) juga sudah ada.
“Bilamana mundur, itu tidak masuk akal. Jika itu benar, bisa saja itu bagian dari manuver politik Bupati. Entah tujuan dan maksudnya apa, saya tidak tau,” tuturnya.
Legislator dari partai Demokrat itu menyebut, jika semua kebijakan tersebut adalah kewenangan Bupati Sampang. Namun, apabila Pilkades diundur, maka harus menyertakan alasan yang tepat. Sehingga tidak menimbulkan konflik arus bawah.
“Saya selaku anggota Komisi I sudah melakukan konsultasi pada Kementerian Dalam Negeri. Menurut pihak Kemendagri, Pilkades bisa diundur, tapi itu pun bukan hitungan tahun, tapi hari atau bulan, dan itu harus ada alasannya,” terangnya.
Aulia lantas mempertanyakan alasan Pemkab Sampang yang berwacana akan menunda Pilkades 2021. Padahal menurutnya, Perbup soal Pilkades belum selesai dibahas di tingkat Komisi I.
“Saya berharap Pemkab Sampang tetap melaksanakan Pilkades yang sudah diagendakan pada November 2021 mendatang,” harapnya.
Lebih lanjut Aulia menuturkan, jika Bupati Sampang benar-benar melakukan penundaan Pilkades, tentu akan berdampak pada masa jabatan dan periode masa bakti pejabat Kades.
“Salah besar jika Bupati bermanuver dengan penundaan Pilkades. Malah akan jadi bumerang. Apa pengin dibikin rame permasalahan ini di bawah? Semua saya kembalikan pada Bupati dan juga pimpinan DPRD,” tutupnya.
Reporter : Widodo
Editor : MA Setiawan
