KOTA MALANG – malangpagi.com
Aliansi Rakyat Malang Menggugat Untuk Indonesia (ARMMI) menggelar Aksi Damai di depan Gedung DPRD Kota Malang untuk menyampaikan tiga tuntutannya.
Massa bergerak dari stadion Gajayana menuju Gedung DPRD Kota Malang berjalan dengan tertib dan kondusif. Dari pergerakan massa yang didominasi emak-emak tersebut, tampak unik dengan tampilan menggunakan alat dapur sebagai simbol naiknya harga sembako serta melambungnya harga kebutuhan pokok lainnya.
Kordinator Aksi (ARMMI), Roni Agustinus membakar semangat aksi massa dengan berorasi bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dirinya menduga bahwa proses rencana jahat terhadap demokrasi dimulai dari Proses Pendaftaran Calon di Mahkamah Konstitusi (MK) yang penuh kontroversi dan sarat dengan kepentingan.
“Maka dimulailah sebuah perencanaan yang sistematis untuk memenangkan sebuah Pemilihan Umum yang dipaksakan untuk kemenangan sang Putra Mahkota,” ujarnya di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (6/3/2024).
Baca Juga :
“Sejak awal netralitas Presiden Jokowi diragukan, keraguan tersebut juga disuarakan oleh para akademisi dan guru besar dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia,” serunya.
“Oleh karena itu, kami dari Aliansi Rakyat Malang Menggugat untuk Indonesia (ARMMI) menyampaikan aspirasi kepada DPRD kota Malang untuk diteruskan ke pada DPR RI,” lanjutnya.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyebutkan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya menerima aspirasi yang dibawa dan akan meneruskan hal tersebut kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.
“Kami selaku wakil rakyat, wakil dari masyarakat kota Malang pasti mendengar dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan aliansi rakyat Malang menggugat untuk Indonesia. Kami harap ini juga bisa menjadi masukan untuk Pusat agar bisa menjadi kebijakan nasional,” ujarnya.
Menanggapi terkait tuntutan Hak Angket yang disuarakan pihak ARMMI, Made menjelaskan bahwa hal itu merupakan Hak Konstitusional DPR RI. Dirinya berharap wakil rakyat yang ada di Pusat dapat menyikapi melalui perhitungan dan pertimbangan yang matang.
“Kalau angket itu sepenuhnya adalah hak daripada dewan, dalam hal ini DPR RI. Mekanisme angket pasti sudah ada aturan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Saya yakin bahwa perwakilan kita yang ada di pusat akan mendengar apa yang menjadi keluhan rakyat. Kami harapkan apapun keputusan dari hak angket itu, itulah yang menyuarakan aspirasi rakyat terutama yang ada di daerah-daerah seperti kita di kota Malang,” urainya
Terkait tuntutan harga sembako yang melambung tinggi, dirinya telah berkoordinasi dengan Pj Wali Kota Malang agar segera menggelar pasar murah melalui Bulog untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan.
“Sebentar lagi akan ada puasa, ini juga pasti akan ada lonjakan harga. Kita sudah minta Pj Wali Kota lewat Perum Tugu Aneka Usaha untuk segera melakukan operasi pasar Bulog, agar beras sebagai kebutuhan pokok jangan sampai langka di Kota Malang,” pungkasnya. (YD)
