KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan entitas bukan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat mengatakan Undang-Undang ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan tujuan Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jadwal penerapannya dijadwalkan pada tanggal 1 Januari tahun 2024,” ujar Wahyu, Selasa (31/10/2023).
Lebih lanjut, Wahyu menerangkan bahwa dalam Undang-Undang HKPD ini tidak diizinkan untuk memiliki nilai nol. “Selain itu, ada kemungkinan adanya penurunan terkait pajak dan retribusi yang telah disoroti sebelumnya,” jelasnya.
Baca Juga :
Dia membeberkan, pendapatan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai sekitar Rp400 miliar dari 9 jenis pajak. “Namun, penerapan Undang-Undang tersebut baru akan dimulai pada bulan Januari 2024,” tandasnya. (YD)
