SAMARINDA – malangpagi.com
Media diharapkan dapat mengeksplorasi kekosongan ruang pemerintahan yang belum mampu diisi oleh pemerintah, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan bangsa.
Hak tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke 3 di Hotel Aston, Samarinda, Senin (16/12/2024).
“Media jangan takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Pak Prabowo Subianto memerintahkan saya untuk memberikan pengampunan dan kebebasan bagi ruang kritik. Karena lewat kritik itulah media bisa mengisi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh negara ini,” ujar Pigai Pigai.
Natalius menegaskan bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang menghormati kebebasan berpendapat, serta mendorong pers Indonesia untuk menjadi motor penggerak ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa.
Baca Juga :
“Media memiliki tanggung jawab besar. Anda semua (media massa) adalah penjaga cahaya kebenaran, kejujuran, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu juga, Menteri Hak Azasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menandatangani naskah Deklarasi Lembaran Baru Indonesia bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh.
Deklarasi bersama yang diteken dalam rangka mendorong penguatan dan penghormatan nilai HAM di Indonesia itu, berisi komitmen untuk lebih mengedepankan nilai-nilai HAM menuju masyarakat adil dan sejahtera.
Melalui forum ini, Natalius berharap agar media siber terus memainkan perannya secara kritis, independen, dan konstruktif dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
“Berita fakta jangan terlalu banyak di edit, tulis saja semua sesuai fakta namun tetap mengacu aturan jurnalistik,” tegas Pigai.
Rakernas JMSI ketiga ini dihadiri langsung oleh Ketua umum JMSI Pusat Dr Teguh Santosa, ketua JMSI Kalimantan Timur Muhammad Sukri, perwakilan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Forkopimda, Pj Gubernur Lampung, serta seluruh pengurus JMSI dari berbagai Provinsi di Indonesia. (YD)
