KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemerintah Kota Malang memaparkan Perda Nomor 9 Tahun 2021, tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kepada perangkat pemerintahan dan masyarakat di ruang Mahameru Aria Gajayana Hotel Malang, Senin (14/11/2022).
Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik Pemkot Malang, Tabrani menyampaikan bahwa saat ini masyarakat tidak perlu lagi repot mencari jasa pengacara ketika menghadapi sebuah perkara. Terlebih sampai harus mengeluarkan biaya besar.
Menurutnya, Pemkot Malang menjawab semua persoalan tersebut dengan memberikan pendampingan hukum gratis, terutama bagi masyarakat yang di kategorikan miskin. “Hadirnya Perda Nomor 9 Tahun 2021 mengatur tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Di mana seluruh biaya perkara ditanggung pemerintah. Baik pidana, perdata, maupun tata usaha. Namun semua tak lepas dari etika-etika hukum itu sendiri,” beber Tabrani.
Lanjutnya, selama ini pembiayaan terkait masalah hukum dinilai cukup besar. Sehingga hanya orang-orang kaya yang dapat menyewa jasa pengacara. Namun dengan hadirnya Perda Nomor 9 Tahun 2021 dianggap mewakili masyarakat miskin dalam memperoleh pendampingan hukum secara gratis.
Baca Juga :
“Perda ini akan kami tindak lanjuti dengan Perwal (Peraturan Walikota). Karena memang aturan pelaksana Perda adalah Perwal. Dan saat ini Perwal sudah disusun, masih dalam proses,” jelas Tabrani.
“Acuan selanjutnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin,” tuturnya.
Tabrani menegaskan, Perda Nomor 9 Tahun 2021 sudah digunakan dan secara hukum dapat dilaksanakan. Hanya saja aturan pelaksanaannya sampai sekarang belum selesai.
“Yang berhak mendapat bantuan hukum dari Perda ini yakni masyarakat miskin sesuai kategori pemerintah. Untuk mengajukan permohonan bantuan hukum, masyarakat dapat melaporkan perkaranya. Selanjutnya, pemerintah akan memfasilitasi masyarakat ke LBH yang bersertifikasi untuk penandatangangan kuasa,” urai Tabrani.
Selanjutnya, tata cara dan persyaratannya akan diatur lebih lanjut melalui Perwal. Di samping itu, kehadiran Perda ini juga untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam mendapatkan keadilan. Serta melindungi hak warga negara secara konstitusional sesuai prinsip kebersamaan dan keduduknnya dalam hukum.
“Dengan hadirnya Perda ini, bantuan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sekaligus menjamin proses penanganan perkara melalui jalur pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat,” tutupnya. (DK99/MAS)
