KABUPATEN SAMPANG, Malangpagi.com
Polemik Alokasi Dana Kelurahan di Kabupaten Sampang berkepanjangan tidak ketemu juntrungnya. Pasalnya, Alokasi Dana Kelurahan (ADK ) yang menuai banyak masalah ini, dipertanyakan oleh komisi 1, saat rapat di ruangan rapat komisi besar DPRD Sampang.
Auliya Rahman, sekretaris komisi I mengatakan, komisi I sudah melayangkan surat melalui pimpinan DPRD Sampang, untuk menghadirkan Camat Sampang dan lurah untuk membawa data ADK.
“Dalam undangan sudah tertera bahwa, camat untuk menghadirkan lurah dan membawa data ADK sebanyak 10 eks,” terangnya, kamis (16/1/2020).
Namun apa yang terjadi, camat dan lurah hanya membawa list titik kegiatan ADK. Padahal dalam undangan sudah jelas.
Baca Juga :
“Ini jelas aneh, ditanya datanya sesuai undangan, malah masih izin pimpinannya, makanya kita beri waktu satu jam untuk mengambil data,” imbuhnya.
Selang beberapa waktu kemudian, camat datang lantaran koordinator komisi 1 telepon Sekda untuk mendatangkan Camat Sampang.
Di kantor camat, koordinator Komisi 1, Fauzan Adima sempat marah, lantaran saat diminta data ADK, camat beralibi ada aturannya, dan masih koordinasi dengan pimpinan.
“Kami ini lembaga resmi, dan kami minta data itu juga bagian dari tugas kami,” tegas Fauzan.
Lanjut Fauzan, masak kita tidak boleh melihat datanya, seperti kontrak, SPJ dan RABnya, mana bisa kita tahu, kalau datanya tidak diberikan.
“Aturan Itu tidak benar, kita sebagai DPRD mempunyai tugas untuk kontrol, karena camat merupakan mitra, kok malah tidak boleh dengan alasan mau minta izin ke pimpinan,” paparnya.
Ditempat yang sama, Yudhi Adidarta, Camat Sampang mengatakan, pihaknya tidak memberikan data ke DPRD karena ada aturannya, disamping itu ia juga harus berkoordinasi dengan pimpinannya.
“Untuk memberikan data ke DPRD, saya berkoordinasi dengan pimpinan dulu, karena saya punya atasan, disamping harus berkoordinasi dengan pimpinan, saya punya dasar yang kuat untuk tidak memberikan data itu kepada DPRD,” kilah Yudhi.
Reporter : Widodo
Editor : Ana
