KOTA MALANG – malangpagi.com
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia, Polresta Malang Kota bersama Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in melaksanakan kegiatan tanam jagung serentak se-Jawa Timur. Kegiatan ini digelar di kawasan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Rabu (06/08).
Penanaman jagung ini dilakukan di lahan seluas 500 meter persegi milik KH A. Achmad Toha Mahfud (Gus Toha Mahfud), pengasuh Ponpes Hidayatul Mubtadi’in. Nantinya, lahan yang tersedia mencapai 4.900 meter persegi yang siap ditanami demi mendukung program ketahanan pangan nasional.
Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, SH, SIK, MSi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi Polri dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, petani lokal, penyuluh pertanian, hingga mahasiswa.
“Melibatkan pondok pesantren serta tokoh agama dan petani setempat adalah langkah strategis dalam mendukung percepatan ketahanan pangan nasional. Ini adalah wujud nyata kontribusi Polri untuk menyukseskan program Presiden RI,” ujar Kombes Pol Nanang.
Baca Juga :
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari target nasional penanaman jagung seluas satu juta hektare dengan estimasi produksi mencapai empat juta ton.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan setiap potensi lahan yang ada, termasuk lahan milik pondok pesantren, agar dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.
Gus Toha Mahfud selaku pemilik lahan dan pengasuh pesantren mengaku antusias dengan inisiatif kolaboratif ini. Ia menilai bahwa pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga memiliki peran dalam pembangunan bangsa, termasuk sektor pertanian.
“Insyaallah lahan kami akan dimaksimalkan. Ini menjadi momentum penting untuk mendidik para santri agar peduli terhadap ketahanan pangan dan pertanian sebagai sektor strategis bangsa,” ungkap Gus Toha.
Kegiatan tanam jagung ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, tokoh masyarakat, para petani, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, serta Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dari lima kecamatan di Kota Malang. (*/YD)
