KOTA MALANG – malangpagi.com
Mengambil tema Penguatan Pengarusutamaan Gender Menuju Pembangunan Kota Malang yang Inklusif, Bappeda Kota Malang menggelar Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Menuju Pembangunan Inklusif pada Selasa (8/11/2022) di Hotel Savana Malang.
Dalam sambutannya, Walikota Malang Sutiaji menegaskan bahwa kesetaraan gender masih belum banyak dipahami, karena pengertian gender telah mengakar dalam wujud konstruksi sosial begitu kuat, sehingga menyebabkan kesenjangan gender.
“Melalui Rakorda ini, diharapkan dapat memastikan bahwa PUG direncanakan, dilaksanakan, dianggarkan, dimonitor, dan dievaluasi secara rutin pada setiap bidang pembangunan, dan dalam rangka melaksanakan strategi PUG di Kota Malang” katanya.
Baca Juga :
Hampir seluruh perangkat daerah telah menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yang kemudian disebut Anggaran Responsif Gender (ARG).
Melalui anggaran ini, kesenjangan gender diharapkan dapat menurun dan upaya-upaya kesetaraan menjadi nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran pembangunan.
PPRG/ARG merupakan bagian dari tujuh prasyarat PUG, yang harus dilaksanakan bagi sebuah daerah untuk dapat disebut sebagai daerah responsif gender. “Saya mengucapkan terimakasih atas inovasi untuk pelaksanaan PUG di perangkat daerah. Semoga penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)/Anggaran Responsif Gender (ARG) semakin bertambah dari segi kuantitas dan kualitas,” tutur Sutiaji.
Lebih lanjut, Walikota juga berpesan agar seluruh perangkat daerah terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pengarusutamaan gender, untuk mewujudkan Kota Malang yang bermartabat.
Hingga saat ini, banyak kelompok gender [di antaranya kelompok perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta kelompok marginal] yang belum mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam pembangunan. Antara lain bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang pembangunan lainnya. “Sehingga Rakorda ini penting dilaksanakan, guna mewujudkan pengarusutamaan gender untuk menuju pembangunan inklusif,” tandas Sutiaji. (YD/MAS)
