KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemkot Malang telah bertemu dengan Kementerian PU RI untuk membahas kepastian revitalisasi Pasar Besar Malang. Kepastian alokasi anggaran untuk pembangunan Pasar Besar Malang masih belum diterima Pemkot Malang hingga 14 April 2025.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, hasil pertemuan dengan Kementerian PU RI sejauh ini memastikan bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk revitalisasi telah terpenuhi.
Dengan lengkapnya persyaratan tersebut, Eko yakin Pemkot Malang akan segera mendapatkan alokasi anggaran revitalisasi dari pemerintah pusat.
“Sudah kami sampaikan, sejauh ini masih menunggu jawaban dari kementerian. Kami ke sana menyampaikan beberapa kriteria. Sudah lengkap persyaratan administrasinya. Nanti tinggal menunggu tindak lanjut dari kementerian PU RI,” ujar Eko, Senin (14/4/2025).
Baca Juga :
Eko belum bisa memastikan kapan anggaran tersebut akan diumumkan. Namun, ia memperkirakan kebutuhan anggaran revitalisasi Pasar Besar Malang mencapai lebih dari Rp200 miliar.
“Kalau anggaran belum pasti, tapi kami akan berupaya keras mendapatkan anggaran itu. Makanya jenis-jenis kriteria kami penuhi semua. Hasil dokumen sudah lengkap, nanti dirapatkan. Kami tetap berharap dan menunggu semoga pasar besar lancar. Semoga bulan enam atau tujuh ada titik terang. Artinya sudah ada informasi anggarannya berapa,”ungkapnya.
Sementara, Anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi menyebut bahwa Pemkot Malang harus tetap optimis bisa mendapatkan kesempatan bantuan penganggaran dari pemerintah pusat. Arif terus mendorong agar Pemkot Malang berkomunikasi aktif dengan pihak Kementerian PU RI.
“Tetap optimistis mengambil peluang, apalagi ini sangat dibutuhkan. Komunikasi langsung ke pemerintah pusat. Saya kira bisa juga kita komunikasi intensif untuk membantu agar bisa menjadi prioritas,” tuturnya.
Melihat perkembangan perekonomian, perdagangan yang sedemikian besar di Kota Malang, Arif berpendapat bahwa revitalisasi harus segera dilakukan.
“Kalau dibandingkan dengan keadaan pasar besar sudah jomplang, sudah tidak layak. Itu yang terus ditekankan ke pemerintah pusat. Selagi ini ada penundaan, maka lakukan komunikasi dengan semua pedagang. Mau tidak mau, suka tidak suka pasar harus dibangun,” ucapnya. (Rz/YD)
