SAMPANG, Malangpagi.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) digrudug oleh Gerakan Bersama Untuk Kemanusian ( Gebuk) yang merupakan gabungan dari 4 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang, yang dinilai tidak mampu mengatasi polemik Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).
Gebuk menuntut mundur Kepala Dinas DPMD Malik Amrullah dari jabatannya, karena dinilai tidak becus mengatasi permasalahan BLT yang menimbulkan polemik di masyarakat.
Dalam orasinya, Korlap aksi Moh. Sidik yang unjuk rasa di depan kantor DPMD, jalan Jaksa Agung Suprapto menyampaiakan, meminta Kepala DPMD Sampang untuk segera mundur dari jabatan nya, karena dinilai tidak becus menangani program BLT DD yang menyebabkan keterlambatan dan ujung ujungnya rakyat yang menjadi korban.
“yang jelas dengan keterlambatan itu telah melanggar Instruksi Kemendes tentang percepatan penyaluran BLT DD,”ungkapnya.
Sementara itu perwakilan dari LSM Jatim Curuption Wacth ( JCW), Faisol mengatakan, Kepala DPMD telah lalai dan membiarkan kondisi keterlambatan realisasi BLT DD hingga masih ada desa yang belum menyalurkannya.
Baca Juga :
“Padahal ada alokasi dana anggaran pembinaan serta pengawasan se nilai Rp1Milyar, ” teriak Faisol
Lanjut Faisol, pihaknya sempat menyoroti data penerima manfaat yang dianggapnya amburadul dan tidak tepat sasaran.
“Atas kelalaiannya Kepala Dinas DPMD Sampang silahkan turun dari jabatannya,”tuturnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Sampang, Malik Amrullah mengaku masih ada 18 desa yang belum merealisasikan BLT DD.
“Permasalahannya Pemerintah Desa enggan menyalurkan secara tunai karena terlalu beresiko bagi Kepala Desa (Kades),”terangnya.
Bila penyaluran melalui rekening waktunya terlalu mepet, pihaknya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak bank.
“Terkait data yang ditarik, kami akan segera tindaklanjuti dan dalam minggu ini mulai disetorkan,”paparnya.
Kemudian Malik menambahkan, pada saat proses keterlambatan itu pihaknya sudah memberikan teguran melalui surat kepada pemerintahan desa setempat.
Terpisah, ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sampang Akhmad Muhtadin S.Pd mengungkapkan, jika aksi unjuk rasa kepada DPMD seyogyanya tidak menyebut desa ataupun perangkat desa, sebab itu menjadi ranah kepala desa.
“Terkait permasalahan data yang belum lengkap disebabkan karena banyak program yang turun pasca pendataan BLT DD hingga harus merubah beberapa kali,”ujarnya.
Setelah lebaran/hari raya ada data tambahan program yang diterima dan berbasis data tambahan BST Kemensos maupun Bansos Propinsi.
“Yang jelas akumulasi dari permasalahan itulah yang menjadikan keterlambatan menyetor data ke DPMD,”pungkasnya.
Dalam aksi di depan Kantor DPMD itu diikuti sedikitnya 30 aktivis dari LSM Jaka Jatim, MDW, JCW dan GPN, dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 kami dalam aksi ini mengikuti protokol Covid-19 dengan menerapkan Physical distancing dan Sosial Distancing, peserta aksi juga menggunakan masker,” imbuhnya
Reporter: Ali
Editor: Tim Redakdi
