KOTA MALANG – malangpagi.com
Program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terus mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengembang. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Timur (Jatim) menyoroti sejumlah tantangan krusial yang dinilai masih menghambat percepatan pembangunan hunian, khususnya di wilayah perkotaan.
Ketua DPD APERSI Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dihadapi pengembang saat ini adalah keterbatasan lahan. Kondisi tersebut semakin terasa di kawasan strategis perkotaan, seiring melonjaknya harga tanah dari tahun ke tahun.
Situasi ini, menurut Makhrus, membuat pengembang terpaksa mengalihkan pembangunan ke wilayah pinggiran kota. Pasalnya, harga rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah ditetapkan pemerintah dan tidak bisa disesuaikan dengan kenaikan harga tanah.
“Di Jawa Timur, harga rumah FLPP sudah ditentukan sebesar Rp166 juta. Sementara harga tanah di lokasi strategis sudah sangat tinggi,” ujar Makhrus, Selasa (27/1/2026).
Baca Juga :
Selain persoalan lahan, Makhrus menilai proses perizinan masih menjadi tantangan besar. Ia menyebut, mekanisme perizinan di setiap daerah belum berjalan seragam.
“Masalah perizinan ini sering tumpang tindih. Mudah-mudahan dengan adanya sinkronisasi bersama kementerian bisa ada percepatan,” ungkapnya.
Sementara itu, kendala pembiayaan dan pemasaran rumah subsidi dinilai mulai menemukan titik terang. Saat ini, pengembang lebih banyak bergulat dengan persoalan ketersediaan lahan dan perizinan yang dinilai paling menentukan keberlangsungan proyek.
“Berbagai persoalan tersebut akan dirangkum oleh APERSI Jawa Timur untuk disampaikan kepada Kementerian PKP sebagai bahan usulan kebijakan pusat. Program 3 juta rumah ini sangat mulia, sehingga perlu dukungan semua pihak agar berjalan optimal,” katanya.
Makhrus juga menyinggung implementasi program 3 juta rumah di Jawa Timur, khususnya di kawasan Malang Raya. Kabupaten Malang disebut masih menjadi wilayah potensial, sementara Kota Malang dan Kota Batu menghadapi keterbatasan lahan yang semakin parah.
“Di Kota Malang hanya beberapa pengembang yang masih bisa menyiasati dengan rumah tipe kecil atau rumah tumbuh,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, APERSI Jawa Timur mengusulkan pengembangan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan. Hunian vertikal dinilai lebih realistis untuk menjawab keterbatasan lahan, sekaligus mendekatkan masyarakat dengan pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan.
“Di kota-kota besar, seharusnya memang dibangun ke atas. Di sinilah peran pemerintah harus hadir,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol Dr Aziz Andriansyah, menyebut forum diskusi yang digelar menjadi wadah kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perumahan.
“Program 3 juta rumah adalah program prioritas Presiden. Secara umum berjalan, namun memang masih ada beberapa kendala yang perlu dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Aziz memaparkan, salah satu tantangan di Jawa Timur adalah tumpang tindih kepentingan pemanfaatan lahan antara kebutuhan perumahan dan ketahanan pangan. Selain itu, proses perizinan juga masih membutuhkan percepatan di berbagai daerah.
“Kita perlu menentukan di titik mana lahan untuk pangan dan di titik mana untuk perumahan. Ini harus didiskusikan bersama,” jelasnya.
Khusus untuk Malang Raya, Aziz menilai mahalnya harga tanah membuka peluang perubahan skema bantuan perumahan. Jika sebelumnya lebih banyak berupa rumah tapak, ke depan bantuan dapat diarahkan pada pembangunan rumah susun subsidi.
“Bentuknya bisa berbeda, tergantung kondisi lahan dan kesiapan stakeholder,” pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang menjadi kunci agar program 3 juta rumah tetap berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang lahannya kian terbatas. (YD)
