KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memilih langkah praktis dan berdampak langsung untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah memanasnya dinamika geopolitik global.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan penguatan kebijakan work from home (WFH) serta kewajiban bersepeda bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi prioritas, dibandingkan pengadaan kendaraan listrik yang dinilai membutuhkan anggaran besar.
Wahyu menjelaskan, penerapan WFH saat ini tinggal menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat. Ia menyebut adanya perubahan rencana pelaksanaan dari yang semula dijadwalkan pada Rabu menjadi Jumat.
“Awalnya WFH direncanakan hari Rabu, tetapi dari Menko Perekonomian diarahkan menjadi hari Jumat. Kami di Malang Raya sudah berkoordinasi, sekarang tinggal menunggu surat resmi dan juknisnya,” ujar Wahyu, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga :
Ia menegaskan, kebijakan WFH bukan hal baru bagi Pemkot Malang. Pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi modal penting, termasuk dalam sistem pengawasan kinerja ASN yang tetap berjalan meski bekerja dari rumah.
“Kami sudah pernah menerapkan WFH saat pandemi. Sistem pengawasan juga sudah ada, sehingga kinerja ASN tetap bisa dipantau,” jelasnya.
Dalam skema yang disiapkan, tidak seluruh ASN akan bekerja dari rumah. Pejabat struktural seperti eselon II dan III tetap diwajibkan hadir di kantor, sementara pegawai staf akan menyesuaikan dengan ketentuan teknis yang tengah disiapkan.
Sementara itu, kebijakan yang telah dipastikan berjalan adalah kewajiban bersepeda setiap hari Jumat. Seluruh ASN diminta menggunakan sepeda atau transportasi umum saat berangkat kerja sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.
“Setiap Jumat ASN kita wajibkan bersepeda ke kantor. Jarak di dalam kota relatif dekat. Kalau tidak memiliki sepeda, bisa menggunakan angkutan umum,” katanya.
Menurut Wahyu, kombinasi kebijakan WFH dan bersepeda merupakan strategi efisiensi energi yang dapat memberikan dampak nyata tanpa perlu investasi besar. Pengurangan mobilitas kendaraan bermotor diyakini mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Malang belum memprioritaskan pengadaan kendaraan listrik, termasuk untuk kendaraan dinas, karena masih memerlukan proses penganggaran dan belum menjadi kebutuhan mendesak.
“Kalau ingin membeli kendaraan listrik tentu harus ada anggaran baru. Sementara dengan WFH dan bersepeda, kita sudah bisa mengurangi konsumsi BBM. Ini juga lebih sehat,” pungkasnya. (YD)
