KOTA MALANG – malangpagi.com
Tata Usaha Negara (TUN) penting untuk dipahami bersama, karena merupakan administrasi negara yang melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
“Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel, sesuai visi misi Kota Malang Bermartabat. Untuk itu, peningkatan literasi berkaitan dengan administrasi adalah masalah krusial dan itu tidak ada batasnya,” tegas Walikota Malang Sutiaji, saat menyampaikan paparan dalam acara Bimbingan Teknik Pejabat Tata Usaha Negara, Rabu (9/3/2022).
Dalam acara yang dihelat di Ruang Mahoni Savana Hotel and Convention Kota Malang itu, Sutiaji mengatakan bahwa visi misi Kota Malang bermartabat mengedepankan positive thinking kepada obyek yaitu masyarakat, dan hal tersebut harus dikuatkan secara terus-menerus.
“Pak Lurah, Pak Camat, harus terus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai keadministrasian, ketatanegaraan, dan produk hukum. Sehingga masyarakat dapat paham hukum. Kuncinya adalah terus-menerus menguatkan literasi pemahaman terhadap aspek-aspek TUN, sesuai tugas dan fungsi yang kita emban,” seru Sutiaji.
Menurutnya, TUN penting dipahami bersama, guna menerbitkan keputusan TUN berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang kredibel, sebagai upaya menghindari konflik dan sengketa TUN.
“Semakin kompleksnya urusan pemerintahan serta semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, maka potensi sengketa TUN akan terjadi, dan tidak menutup kemungkinan timbulnya benturan kepentingan. Itulah pemahamannya. Oleh karena itu, literasi terhadap TUN harus benar-benar dikuatkan, dan sinergi dengan stakeholder harus terus dibina,” imbau orang nomor satu di Kota Malang itu.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Kota Malang, Suparno mengungkapkan tujuan digelarnya Bimtek ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas pejabat tata usaha negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kelurahan dan kecamatan Kota Malang untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi dalam pelaksanaan administrasi dan konsekuensi terhadap TUN.
“Untuk melahirkan aparatur pemerintah yang profesional dan berkualitas, maka dalam materi Bimtek ini akan dipandu langsung dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Negeri Malang, akademisi Universitas Brawijaya, Polresta Malang Kota, dan bagian bidang hukum Kota Malang,” beber Suparno.
Acara yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tersebut dihadiri oleh ASN kelurahan dan kecamatan se-Kota Malang. (Har/MAS)
