KOTA MALANG – malangpagi.com
Setelah penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Malang oleh Walikota Malang Sutiaji, keenam Fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umumnya. Tak terkecuali, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika.
“Yang menarik pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pendapatan kita di angka 1,05 triliun [rupiah]. Sementara pendapatan yang diperoleh 614 juta [rupiah]. Ini tidak rasional. Sehingga perlu dilakukan rasionalisasi” ungkap Made.
“Karena alasan Walikota, angka tersebut [Rp1,05 triliun] terdapat pada penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada Desember–Januari, saat belum ada kasus Covid-19 yang luar biasa,” imbuhnya.
Pernyataan ini Made sampaikan usai Rapat Paripurna yang digelar secara hybrid, beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD 2022, Kamis (30/9/2021).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, untuk rasionalisasi anggaran perlu dilakukan pengurangan-pengurangan.
“Narasumber bilang, Pemerintah Kota Malang terlalu ambisius. Sehingga perlu dilakukan pengurangan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tidak ada satu OPD pun yang tidak mengalami penurunan anggaran, karena tiba-tiba harus diturunkan sebanyak 25 persen,” papar Made.
Dirinya mengatakan, pengurangan belanja pegawai yang boleh dikurangi adalah tunjangan pegawai. “Untuk gaji pegawai dan lain-lain tidak boleh dikurangi. Yang boleh dipotong adalah tunjangan penghasilan pegawai. Jadi APBD sehat itu belanja pegawai di angka 30 persen. Kita masih di angka 31 persen masuk di margin error. Jika di angka 35 persen, itu yang tidak bisa kami tolerir,” ungkap pria asal Bali itu.
Selaras dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Malang tersebut, pada saat penyampaian pandangan fraksi, keenam Fraksi lembaga legislatif ini menyoroti tingginya target Pendapatan Asli Daerah.
“Optimalisasi pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terus menjadi pekerjaan rumah. Sebab realisasinya masih sangat rendah. RAPBD 2022 direncanakan 1,051 triliun [rupiah]. Melihat target tersebut, kami khawatir bahwa target hanyalah sekadar target,” ujar Eko Herdiyanto, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan.
Pihaknya pun menyarankan, semua program membutuhkan strategi dan kematangan eksekusi, sehingga tanggung jawab dapat terarah dan teratur.
Eko menambahkan, fluktuasi PAD dari gambaran pajak belum konstan dalam lima tahun terakhir. “2018 sebesar Rp434,67 miliar, 2019 di angka Rp460 miliar, 2020 Rp351,75 miliar, dan 2021 berada di angka Rp629,61 miliar. Artinya, kita belum bisa mendesain kebijakan daerah yang akurat dan akuntabel,” kritiknya.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan strategi utama yang digunakan dalam mencapai pendapatan, baik dari PAD maupun dana transfer.
“Besarnya pendapatan yang ditargetkan, baik berasal dari PAD maupun dana transfer sebesar Rp2.304.708.314.222 merupakan proyeksi yang sangat optimistis. Maka strategi apa yang dipakai untuk mencapai target pendapatan, dan memakai landasan hukum apa?” tanya perwakilan Fraksi PKB.
Catatan juga datang dari Fraksi Partai Golkar, Nasdem, dan PSI yang menyoroti tingginya target pendapatan 2022.
“Berdasarkan nota keuangan APBD tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan Walikota, pendapatan sebesar Rp2.304.708.314.222, namun dalam proyeksi APBD menurun menjadi Rp1,977 triliun,” ucap Rahman Nurmala.
Politisi Partai Golkar itu pun mempertanyakan penyebab turunnya proyeksi pendapatan, sehingga berakibat pada belanja pegawai yang dikhawatirkan berpengaruh pada pencapaian target kinerja.
Tak ketinggalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh Ahmad Fuad Rahman tutut memberikan kritikan terhadap RAPBD 2022.
“Proyeksi pendapatan Kota Malang dalam rancangan postur APBD 2022 masih didominasi oleh pendapatan transfer jika dibandingkan PAD. Sehingga Pemkot Malang perlu meningkatkan rasio keuangan daerah,” tukas Rahman.
Meskipun begitu, pihaknya mengapresiasi Pemkot Malang dalam meningkatkan proyeksi PAD dalam rancangan APBD 2022.
Saran dan masukan terhadap RAPBD 2022 juga diungkapkan Randy Gaung Kumaraning. Politisi Partai Gerindra itu menyarankan agar dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2022 lebih realistis.
“Agar tidak terulang hal yang sama masalah PAD 2019 dan 2020, di mana realisasi PAD jauh dari target yang ditetapkan, maka dalam memproyeksikan pendapatan harus lebih realistis,” sarannya.
Politisi dapil Sukun itu menjelaskan, potensi riil realisasi APBD harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021, tentang penyusunan keuangan negara.
Tanggapan lain mengenai RAPBD 2022 datang dari Partai Damai (Demokrat, PAN, Perindo) yang diwakili Pujianto. Pihaknya menyampaikan bahwa gambaran umum proyeksi APBD 2022 yang disajikan pendapatan daerah tahun 2022 pada RAPBD sebesar Rp2,304 triliun, dengan proyeksi 1,997 triliun.
Hal tersebut dibarengi jumlah belanja daerah sebesar Rp2,409 triliun dalam RAPBD dan diproyeksikan sebesar Rp2,127 triliun.
“Melihat hal itu, maka pembiayaan daerah mengalami defisit yang cukup besar. Yakni sebesar Rp129,5 miliar pada 2022. Sehingga menurut Fraksi Damai, harus dilakukan analisa yang kuat dengan pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Malang,” tutup Pujianto
Rapat Paripurna secara tatap muka dilakukan di Gedung DPRD lantai tiga, sementara undangan lainnya mengikuti secara daring di tempat masing-masing. (Har-Diky/MAS)
