PAMEKASAN-malangpagi.com
Perencanaan mengaktifkan kembali jalur kereta api di Madura oleh Pemerintah Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan ditargetkan rampung tahun 2030 akan datang, Senin (25/02/2019).
Seperti yang disampaikan Siti Masrihati, Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pamekasan, menjelaskan, bahwa pihaknya telah mengajukan jalur baru untuk reaktivitasi rel kereta api di Madura.
Dalam hal ini, alasannya untuk jalur yang lama sudah tidak mungkin lagi bisa digunakan lantaran jalur tersebut sudah dialihkan fungsinya.
“Jalur yang lama sudah ditempati oleh pemukiman, khususnya di sepanjang jalan raya Tlanakan,” kata dia.
Baca Juga :
Sri menambahkan, untuk lintasan rel kereta api harus menggunakan jalur baru yang akan diajukan oleh pihaknya, dan pengajuan lintasan jalur baru rel kereta api sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur.
Dan, diakui olehnya, untuk mewujudkan semua itu, memang memerlukan dana besar untuk pembebasan lahan untuk lintasan jalur rel kereta api.
“Jika masih menggunakan lintasan jalur atau lahan yang lama, hal itu seakan memaksa, dengan kesan memaksa tersebut akan mendapatkan penolakam dari penduduk yang menempati lahan lama bekas lintasan jalur rel kereta api, ” tuturnya.
Sedangkan, disoal mengenai jalur reaktivitasi jalur rel kereta api, Sri enggan mengumumkan wilayah mana saja yang akan dijadikan tempat untuk pembangunan lintasan jalur rel kereta api.
“Nanti kalau hal itu sudah final barulah kami umumkan,” tandas dia.
Sri berpandangan kalau saat ini Pemerintah hanya perlu meningkatkan infrastruktur seperti pelebaran jalan, agar tidak terjadi kemacetan dibeberapa titik. Serta, berpikir ulang tentang pengambilan modal yang memungkinkan diambil dari dana pinjaman.
“Sehingga jika hanya menyambungkan ujung timur Madura hingga barat dengan transportasi jenis kereta api, hal ini dipandang tidak seimbang dengan dampak yang akan dihasilkan,” tegas dia.
Di sisi lain, dengan adanya perencanaan pemerintah tersebut, ternyata menuai kritik dari salah satu Aktifis Gerakan Masyarakat Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan, Addarori Ibnu Wardi.
Addarori menilai, bahwa reaktivitasi jalur rel kereta api di Madura tidak perlu dilakukan, karena masih banyak angkutan umum. Upaya untuk pembabasan lahan akan berdampak pada konflik pemerintah dengan masyarakat.
“Kasihan mobil taksi dan nasib para sopir angkutan umum, karena yang jelas masyarakat akan memilih untuk menggunakan jasa kereta api. Hal ini lebih baik dari perencanaan itu tidak terwujud dan apabila pemerintah tidak ingin kelimpungan,” pungkas dia.
Reporter : Mery
Editor : Putut
