KABUPATEN SAMPANG, Malangpagi.com
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dibuat geram ketika mengunjungi Posko Covid-19 di Kecamatan Karang Penang, Selasa malam, 7 April 2020.
Pasalnya, ketika Bupati Sampang menanyakan jumlah pasien Covid-19 yang meliputi Orang Dalam Resiko (ODR), Orang Dalam Pemantauan (ODP) tidak dijawab dengan data oleh Kepala Puskesmas (Kapus) Kecamatan Karang Penang Hartono.
Puncak teguran keras itu ketika Bupati Sampang menanyakan jumlah pendatang yang datang dari luar negeri dijawab oleh Kepala Puskesmas Karang Penang dengan data yang menurutnya tidak valid.
Sebab ada satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) beberapa hari yang lalu ketika melakukan screening dan pendataan di Posko Covid-19 Kabupaten Sampang, Gedung Kesenian tidak masuk di data Puskesmas Karang Penang.
Baca Juga :
Padahal Bupati Sampang mengetahui sendiri jika TKW yang dimaksud merupakan warga Desa Karang Penang Oloh dan sempat mengobrol di depan Posko Covid-19 ketika melakukan peninjauan beberapa hari yang lalu.
Mengetahui hal itu, Bupati Sampang kemudian menelpon Kepala BPBD dan Kepala Dinas Kesehatan Sampang untuk memastikan TKW yang dimaksud datanya telah diturunkan ke Puskesmas atau belum.
“Pak Agus masih ingat ada TKW dari Malaysia yang berasal dari Karang Penang waktu itu? Apakah datanya sudah diturunkan ke bawah? Kok Kepala Puskesmas Karang Penang tidak mengetahui itu,” ucapnya ketika menelpon Kepala Dinkes.
Di balik sambungan teleponnya, Kepala Dinkes berdalih jika semua data warga yang datang dari zona merah maupun luar negeri di Posko Kabupaten telah diturunkan ke Puskesmas masing-masing agar mendapatkan pengawasan dan pemantauan.
Namun yang terjadi sebaliknya, Kepala Puskesmas Karang Penang tidak mengetahui dengan datangnya TKW yang dimaksud sehingga hal itulah membuat Bupati Sampang geram.
“Jangan main-main dengan data, kalau dari Kabupaten dan Kecamatan tidak sinergis datanya ini yang akan terjadi, para perantau lepas dari pengawasan tim medis, padahal kita Forkopimda tiap pagi hingga malam kerja ekstra tapi di bawah belum ada keseriusan,” tegasnya.
Lanjut Bupati, penyajian data menurutnya jangan dianggap sepele sebab dari hal itulah akan dilakukan langkah-langkah berikutnya untuk monitoring para perantau yang datang dari zona merah.
“Jika hal kecil berupa data saja sudah tidak sinkron bagaimana harus turun ke bawah dan melakukan monitoring, ini bencana dunia jangan seolah-olah tidak mau peduli,” pesannya kepada camat dan Kepala Puskesmas Karang Penang.
Menindaklanjuti hal itu, kemudian Bupati Sampang memberikan tenggang waktu hingga sore hari ini, Rabu, 8 April 2020 untuk segera melakukan sinkronisasi data dan monitoring ke bawah dengan valid serta untuk segera dilaporkan kepihaknya.
“Ini semata-mata untuk Sampang, ayo sama-sama bergerak kasihan masyarakat kalau petugasnya masih belum serius, zona hijau harus kita pertahankan,” tegasnya.
Reporter: Widodo
Editor: Ana
