KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemerintah Kota Malang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 triliun 179 miliar 181 juta 683 ribu 130 rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023.
Hal tersebut disampaikan Walikota Malang Sutiaji, saat memberikan sambutan penjelasan Walikota Malang terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di lantai 3 gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/10/2022).
Dijelaskannya, PAD tersebut berasal dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar satu triliun rupiah, hasil retribusi daerah ditargetkan sebanyak Rp53.467.985.400, dan hasil pengembangan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp28.696.022.152.
“Untuk pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.133.063.257.273. Terhadap proyeksi pendapatan transfer tersebut, bahwa kebijakan anggaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022,” papar Sutiaji.
Baca Juga :
Dalam Peraturan Menteri tersebut, dana transfer provinsi, kabupaten, atau kota belum ditetapkan, dan dapat mengalokasikan pendapatan transfer sebesar rata-rata realisasi tiga tahun terakhir.
Di samping itu, orang nomor satu di Kota Malang tersebut juga membeberkan target belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta pembiayaan daerah.
Sutiaji menyampaikan adanya perang yang berpengaruh terhadap harga minyak dunia, sehingga berdampak pada perekonomian daerah dan nasional. “Untuk itu, terkait rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan, kami jajaran eksekutif berupaya untuk melaksanakan kesepakatan tersebut,” ujarnya.
Dengan telah disusunnya Ranperda APBD tahun 2023, Sutiaji mengungkapkan secara hukum dan prinsip dapat segera melanjutkan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Malang.
Pihaknya pun meminta untuk mempertimbangkan tiga hal, yaitu krisis ekonomi, energi, dan pangan. “Asumsi pendapatan asli daerah kita sebesar 1 triliun lebih, dan pendapatan transfer itu dari Kementerian Dalam Negeri. Itu kan tren terakhir,” bebernya.
“Kita saat ini juga belum tentu. APBD seperti apa? Maka yang perlu dibahas adalah isu-isu strategis yang harus dikuatkan di APBD 2023,” lanju Sutiaji.
Pejabat asal Lamongan itu berharap, Ranperda APBD tahun 2023 mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama DPRD. “Sehingga output dan outcome-nya bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang, serta mampu mewujudkan Kota Malang lebih sejahtera dan bermartabat,” pungkasnya. (Har/MAS)
